BEM FKIP Unaya Kritik Dinsos Aceh, Desak Penanganan PMKS Lebih Konkret
Banda Aceh, MediaKontras.id | Persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Aceh kembali menjadi sorotan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Abulyatama (Unaya) Rahmad Fauzi mengkritik kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Aceh yang dinilai belum menunjukkan langkah penanganan secara konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Kritik tersebut tidak hanya menyasar kebijakan penanganan PMKS, tetapi juga sikap Kepala Dinas Sosial Aceh yang dinilai kurang responsif terhadap upaya mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi melalui audiensi resmi.
Kekecewaan itu bermula ketika delegasi BEM FKIP Unaya mendatangi Kantor Dinas Sosial Aceh untuk melakukan audiensi. Pertemuan tersebut direncanakan sebagai ruang dialog sekaligus penyampaian kajian dan gagasan terkait persoalan kesejahteraan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Namun, agenda audiensi tidak terlaksana sebagaimana direncanakan setelah Kepala Dinas Sosial Aceh disebut mendadak melakukan perjalanan ke luar daerah pada waktu yang telah dijadwalkan.
Bagi mahasiswa, peristiwa tersebut menjadi catatan tersendiri mengenai pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab pejabat publik dalam menerima aspirasi masyarakat, khususnya ketika menyangkut persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
“Kami datang dengan niat baik untuk berdiskusi dan menawarkan gagasan konstruktif. Sangat disayangkan ketika mahasiswa ingin melakukan audiensi, Kepala Dinas justru tiba-tiba ke luar daerah. Ini menunjukkan sikap yang tidak responsif terhadap persoalan krusial yang sedang dihadapi masyarakat,” tegas perwakilan BEM FKIP Unaya dalam keterangan resminya.
Desak Penanganan PMKS Tidak Sekadar Razia
BEM FKIP Unaya menilai penanganan PMKS tidak seharusnya berhenti pada kegiatan penertiban atau razia jalanan yang bersifat sementara. Persoalan tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menyentuh akar persoalan, mulai dari kemiskinan, ketelantaran, hingga keterbatasan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial.
Karena itu, BEM FKIP Unaya mendesak Dinas Sosial Aceh segera mengambil langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan dalam menangani PMKS.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya program pembinaan, pemberdayaan, serta rehabilitasi sosial yang tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi mampu memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang mengalami persoalan kesejahteraan sosial.
Menurut BEM FKIP Unaya, keberhasilan penanganan PMKS semestinya diukur dari sejauh mana pemerintah mampu memulihkan kondisi sosial masyarakat, meningkatkan kemandirian, dan mencegah persoalan serupa terus berulang.
Mahasiswa Siap Kawal Persoalan Sosial
BEM FKIP Unaya menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan persoalan kesejahteraan sosial di Aceh. Organisasi mahasiswa tersebut menyatakan akan terus mengawal kebijakan Dinas Sosial Aceh dan mendorong adanya langkah penyelesaian yang berpihak kepada masyarakat.
Apabila persoalan tersebut tetap tidak mendapatkan perhatian serius, BEM FKIP Unaya menyatakan siap melakukan konsolidasi lanjutan bersama elemen mahasiswa yang lebih luas.
Bagi mahasiswa, persoalan PMKS bukan sekadar urusan penertiban di ruang publik, melainkan menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan setiap warga mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk hidup secara layak.
Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Sosial, diharapkan tidak hanya hadir melalui program administratif, tetapi juga menunjukkan keberpihakan melalui kebijakan yang terukur dan hasil nyata di tengah masyarakat.

