MediaKontras.id | Direktur Eksekutif Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah, melontarkan kritik keras terhadap sikap masif diamnya tujuh anggota DPRA khusus Daerah Pemilihan (Dapil) 7 yakni Kota Langsa–Aceh Tamiang, terkait dicoretnya Kota Langsa dari daftar penerima bantuan Rp10 miliar bagi daerah terdampak bencana, Jumat, 8 Mei 2026.
Ia menilai, dugaan perlakuan curang dan diskriminatif yang dilakukan BPSDM Aceh tidak boleh dibiarkan begitu saja, apalagi jika dibaliknya terdapat kepentingan politik atau gesekan dengan kepala daerah tertentu.
“Kalau memang ada konflik politik, dendam kekuasaan, atau permainan kepentingan elit dengan kepala daerah, jangan rakyat yang dijadikan korban. Jangan bantuan bencana dipakai sebagai alat menekan politik,” sindir Sayed Zahirsyah.
Menurutnya, masyarakat Langsa hari ini sedang membutuhkan keberpihakan nyata dari para wakil rakyat di DPRA, bukan justru menunjukan sikap diam seribu bahasa yang menimbulkan kecurigaan publik.
“Jangan diam dong, atau malah boleh jadi anggota DPRA sama sekali tidak mengetahui hal ini. Dimana letak fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat,” terang Sayed yang akrab disapa Waled.
Ia menyebut, tujuh anggota DPRA dari Dapil 7 harus bertanggung jawab secara moral dan politik atas nasib masyarakat di daerah pemilihannya. Jika mereka benar-benar mengaku wakil rakyat, maka sudah seharusnya tampil paling depan mempertanyakan alasan Langsa dicoret dari bantuan bernilai miliaran rupiah tersebut.
“Ini uang untuk rakyat terdampak bencana, bukan uang warisan pejabat. Kalau ada daerah lain bisa masuk, kenapa Langsa dicoret? Apa dasarnya? Mana transparansinya? Jangan ada aroma pilih kasih dan balas dendam politik dalam urusan kemanusiaan,” timpal Waled dengan nada geram.
Gadjah Puteh juga mendesak DPRA segera memanggil BPSDM Aceh dan membuka seluruh mekanisme penetapan daerah penerima bantuan kepada publik agar tidak menimbulkan dugaan permainan kepentingan di balik pencoretan Kota Langsa. Ia mengingatkan, rakyat hari ini tidak lagi mudah dibungkam. Sikap diam para legislator justru akan dibaca publik sebagai bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan.
“Kalau wakil rakyat hanya berani bicara saat kampanye tapi mendadak bisu ketika rakyat dizalimi, maka publik berhak mempertanyakan keberpihakan mereka. Jangan tunggu kemarahan rakyat meledak karena merasa dikhianati oleh orang yang mereka pilih sendiri,” tandasnya. [ian]
