Banda Aceh, MediaKontras.id | Ikatan Alumni Ilmu Komunikasi (IKASI) Universitas Syiah Kuala (USK) menyampaikan apresiasi terhadap berbagai langkah dan kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN), khususnya BNN Provinsi Aceh, dalam mengungkap jaringan dan aktivitas peredaran gelap narkotika di Aceh.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul keberhasilan pengungkapan pabrik narkotika jenis sabu di Kabupaten Pidie melalui operasi bersama Kapolri, serta pengungkapan dan pemusnahan ladang ganja seluas 18 hektare di Kabupaten Aceh Utara.
Ketua IKASI USK, Wahidul, menilai sejumlah pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan, keberanian, dan konsistensi BNN dalam menghadapi ancaman narkotika yang semakin mengkhawatirkan di Aceh.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNN RI, khususnya BNNP Aceh, atas kerja keras dan berbagai keberhasilan pengungkapan kasus narkotika di Aceh. Pengungkapan pabrik sabu di Pidie bersama Kapolri dan ladang ganja seluas 18 hektare di Aceh Utara merupakan bukti bahwa upaya pemberantasan narkotika terus dilakukan secara serius dan nyata,” ujar Wahidul.
Namun, menurutnya, keberhasilan tersebut juga harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Sebab, Aceh menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam persoalan narkotika, baik sebagai wilayah produksi maupun sebagai pintu masuk dan jalur distribusi peredaran gelap narkoba.
Kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang lebih serius, terukur, dan berkelanjutan. Upaya pemberantasan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan operasi penindakan, tetapi juga harus diperkuat melalui pencegahan, deteksi dini, pengawasan wilayah, mitigasi ancaman, hingga rehabilitasi bagi masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkotika.
Atas kondisi tersebut, Wahidul mendesak pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada Aceh melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan penambahan dukungan anggaran bagi BNNP Aceh.
Komisi III DPR RI Didorong Dukung Pemberantasan Narkoba
Ia juga secara khusus mendorong Komisi III DPR RI agar menjadikan kebutuhan anggaran BNN Aceh sebagai salah satu perhatian penting dalam pembahasan dan pengawasan anggaran pemberantasan narkotika nasional.
“Jika kita melihat perkembangan pengungkapan kasus narkotika di Aceh, sudah semestinya pemerintah pusat memberikan perhatian khusus. Aceh menghadapi ancaman yang semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan dukungan yang sebanding dengan kompleksitas persoalan di lapangan. Karena itu, tambahan anggaran bagi BNN Aceh menjadi kebutuhan mendesak,” tegas Wahidul.
Menurutnya, tambahan anggaran tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat operasi pengungkapan jaringan narkotika, meningkatkan kemampuan deteksi dan pengawasan, memperluas langkah mitigasi dan pencegahan, serta mendukung ketersediaan personel dan sarana-prasarana operasional yang memadai.
“Jangan sampai BNN Aceh dituntut untuk bekerja lebih maksimal menghadapi ancaman narkotika yang semakin besar, tetapi tidak mendapatkan dukungan sumber daya dan anggaran yang proporsional. Penguatan anggaran merupakan bentuk dukungan nyata negara agar kerja-kerja pemberantasan, pengungkapan, pencegahan, dan mitigasi ancaman narkotika dapat semakin digalakkan,” lanjutnya.
Wahidul Desak Pemerintah Pusat Perkuat Anggaran BNN Aceh
Wahidul menegaskan bahwa penguatan kapasitas BNN Aceh bukan semata-mata untuk kepentingan keamanan daerah, melainkan juga merupakan bagian dari kepentingan nasional. Ancaman narkotika di Aceh berpotensi menimbulkan dampak yang meluas hingga ke daerah lain di Indonesia. Karena itu, memperkuat BNN Aceh berarti turut memperkuat upaya pemberantasan narkotika secara nasional.
“Kami berharap pemerintah pusat dan Komisi III DPR RI benar-benar memberikan perhatian terhadap kondisi Aceh. Jangan menunggu persoalan narkotika semakin meluas untuk mengambil langkah serius. Momentum keberhasilan pengungkapan berbagai kasus besar ini harus menjadi dasar untuk memperkuat dukungan anggaran dan kapasitas BNN Aceh ke depan,” tutup Wahidul.
Wahidul
Ketua Ikatan Alumni Ilmu Komunikasi (IKASI)
Universitas Syiah Kuala (USK)