Aceh Besar, MediaKontras.id | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Maulana Akhbar, meminta pemerintah daerah segera mengatur dan membatasi kendaraan bermuatan berat serta berdimensi besar yang melintasi Jalan Bakoy. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mencegah kemacetan, menjaga keselamatan pengguna jalan, sekaligus mengantisipasi kerusakan infrastruktur.
Maulana mengatakan, kondisi ruas Jalan Bakoy, khususnya pada bagian jalan satu jalur dengan lebar sekitar tiga meter, tidak memadai untuk menampung lalu lintas kendaraan besar secara leluasa. Kehadiran kendaraan dengan muatan dan dimensi besar di ruas tersebut dikeluhkan masyarakat karena mengganggu kelancaran aktivitas warga dan berpotensi mempercepat kerusakan badan jalan.
“Kita meminta pemerintah agar segera melakukan pengaturan terhadap kendaraan bermuatan berat dan berdimensi besar yang melintasi Jalan Bakoy. Dengan kondisi jalan satu jalur yang relatif sempit, tentu kendaraan besar tidak bisa melintas secara leluasa tanpa mengganggu aktivitas masyarakat,” ujar Maulana.
Ia menegaskan, pembatasan tersebut bukan berarti melarang seluruh kendaraan besar secara mutlak. Kendaraan yang memiliki titik akhir tujuan pengangkutan di kawasan tersebut tetap perlu diberikan akses, dengan mempertimbangkan kapasitas jalan, keselamatan pengguna jalan, serta ketentuan teknis dari instansi berwenang.
Menurutnya, kendaraan berat yang hanya menggunakan Jalan Bakoy sebagai jalur lintasan atau jalan tembus perlu diarahkan untuk menggunakan jalur alternatif yang lebih memadai. Sementara itu, kendaraan yang memang memiliki kepentingan distribusi atau tujuan akhir di kawasan tersebut harus diatur melalui mekanisme khusus.
“Prinsipnya, kendaraan besar yang hanya menjadikan Jalan Bakoy sebagai jalur lintasan perlu dibatasi dan diarahkan menggunakan jalur alternatif. Namun, jika kawasan tersebut merupakan titik akhir tujuan pengangkutan, tentu harus ada pengaturan khusus agar kepentingan masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap berjalan,” tegasnya.
Selain pembatasan kendaraan, Maulana juga meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait segera mengevaluasi kondisi infrastruktur Jalan Bakoy. Evaluasi tersebut perlu mencakup kelayakan dan kapasitas jalan, pemasangan rambu pembatasan kendaraan sesuai ketentuan, serta peningkatan pengawasan terhadap kendaraan yang melintas.
Ia menilai, langkah antisipatif perlu dilakukan sebelum kondisi jalan semakin memburuk dan menimbulkan dampak lebih luas bagi masyarakat.
Menurutnya, pengaturan lalu lintas di kawasan tersebut harus mengedepankan keseimbangan antara kepentingan mobilitas, aktivitas ekonomi, pemeliharaan infrastruktur, dan keselamatan pengguna jalan.
Maulana berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan menghadirkan kebijakan yang terukur dan solutif, sehingga Jalan Bakoy tetap dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa menimbulkan persoalan akibat lalu lintas kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan.