Nasional, MediaKontras.id | Keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dinilai sebagai langkah strategis bagi perbaikan institusi kepolisian.
Langkah Presiden yang telah mengantongi persetujuan DPR RI melalui rapat paripurna usai uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Kamis (1/10/2026) tersebut mendapat apresiasi dari lembaga kajian hukum dan kebijakan publik, MFF Syndicate.
Pendiri MFF Syndicate, M. Fauzan Febriansyah, menegaskan bahwa estafet kepemimpinan di tubuh Korps Bhayangkara ini tidak boleh sekadar dipandang sebagai rotasi figur manajerial biasa. Lebih dari itu, transisi ini harus dikapitalisasi sebagai momentum kualitatif untuk memperkokoh arsitektur penegakan hukum dan merespons dinamika kejahatan masa kini.
“Komjen Suyudi membawa rekam jejak kepemimpinan (track record) yang solid di ranah reserse, teritorial, hingga akselerasi pencegahan dan penindakan pada Badan Narkotika Nasional (BNN). Portofolio ini menjadi modal taktis yang krusial untuk mengintegrasikan pendekatan penegakan hukum yang tegas sekaligus berorientasi pada perlindungan masyarakat,” ujar Fauzan dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Fauzan menyoroti kejahatan abad ke-21 yang telah mengalami evolusi secara eksponensial. Menurutnya, kepemimpinan baru Polri dituntut bertransformasi melampaui pola penanganan kejahatan konvensional, penanggulangan narkotika, dan gangguan ketertiban masyarakat. Ancaman seperti cybercrime, digital fraud, operasi disinformasi terstruktur, kejahatan lintas negara (transnational crime), hingga kejahatan berbasis ekonomi menuntut kapabilitas adaptif dan presisi tinggi dari aparat penegak hukum.
Atas dasar dinamika tersebut, MFF Syndicate merekomendasikan tiga pilar transformasi strategis bagi kepemimpinan Kapolri baru:
Supremasi Hukum dan Due Process of Law: Memastikan penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih, transparan, dan berbasis akuntabilitas publik guna mencegah penyalahgunaan kewenangan (abuse of power).
Reformasi Kelembagaan Struktural dan Kultural: Memperkuat profesionalisme, integritas personel, serta modernisasi tata kelola kepolisian dari tingkat pusat hingga komando teritorial.
Restorasi Kepercayaan Publik (Public Trust): Menguatkan transparansi komunikasi serta efektivitas pelayanan publik guna mengembalikan citra positif kepolisian.
Lebih lanjut, Fauzan mendorong penguatan pendekatan kolaboratif berbasis multipihak (multistakeholder partnership). Keamanan nasional modern, menurutnya, membutuhkan sinergi linier antara kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, hingga generasi muda. Pendekatan ini mengombinasikan tindakan reformatif-penindakan dengan strategi preventif, peningkatan literasi hukum, dan ketahanan sosial.
MFF Syndicate juga menyampaikan apresiasi mendalam atas pengabdian Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo selama memimpin Polri. Proses transisi kepemimpinan diproyeksikan berlangsung secara tertib, kondusif, dan tetap memelihara konsistensi serta soliditas internal institusi kepolisian.
“Ukurannya sangat terukur: negara hadir secara tegas melalui penegakan hukum yang adil, sementara hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi secara bermartabat. Ini adalah kesempatan bagi Kapolri baru untuk mengukir warisan kepemimpinan (legacy) yang transformative dan akuntabel,” tutup Fauzan.