MediaKontras.id | Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Aceh, H Ilham Pangestu, bersama jajaran Kementerian Perhubungan melakukan monitoring dan evaluasi rehabilitasi serta rekonstruksi infrastruktur transportasi terdampak bencana di Provinsi Aceh pada 21 hingga 22 Oktober 2026.
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan percepatan pemulihan konektivitas, peningkatan keselamatan transportasi, serta penguatan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Pusat.
Kegiatan ini turut dihadiri Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan, Kepala Otoritas Bandar Udara, Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Kepala BPTD Aceh, serta jajaran unit pelaksana teknis terkait.
Peninjauan difokuskan pada tiga agenda utama, yaitu pemulihan fasilitas keselamatan jalan nasional, persiapan rekonstruksi jaringan perkeretaapian, serta rencana peningkatan Bandar Udara Rembele di Kabupaten Bener Meriah dan Bandar Udara Blangkejeren di Kabupaten Gayo Lues sebagai infrastruktur pendukung mitigasi dan penanganan bencana.
Berdasarkan hasil monitoring, perbaikan dan pemasangan kembali fasilitas keselamatan jalan nasional pada seluruh ruas sasaran telah mencapai 100 persen, sehingga mendukung keselamatan mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi logistik, dan pemulihan aktivitas ekonomi daerah.
Sementara itu, rekonstruksi jaringan perkeretaapian serta peningkatan kapasitas Bandara Rembele dan Bandara Blangkejeren dipersiapkan melalui penyusunan kajian teknis dan Detail Engineering Design (DED) pada 2026, dengan target pelaksanaan konstruksi pada 2027 dan 2028 sesuai kesiapan teknis dan penganggaran.
Penguatan kedua bandara tersebut diarahkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendukung mobilisasi personel, distribusi bantuan kemanusiaan, pelayanan medis darurat, dan evakuasi korban, khususnya di kawasan pegunungan yang rentan mengalami keterisolasian saat bencana.
Anggota DPR RI Komisi V, Ilham Pangestu, Kamis, 22 Oktober 2026 menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi momentum untuk membangun sistem transportasi yang lebih tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak sekadar memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi harus memastikan sistem transportasi menjadi lebih aman, andal, dan tangguh terhadap bencana. Konektivitas transportasi merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus faktor penting dalam mempercepat penanganan darurat dan pemulihan wilayah,” ujarnya.
Lebih lanjut, hasil kunjungan ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi percepatan penyelesaian perencanaan teknis, penetapan prioritas, sinkronisasi program, serta penyiapan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan rekonstruksi pada 2027 dan 2028.
Sinergi Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan, Satgas PRR Pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pemulihan infrastruktur transportasi Aceh yang aman, andal, tangguh, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat konektivitas wilayah, pelayanan masyarakat, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa mendatang. [ian]