Pidie Jaya, MediaKontras.id | Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kabupaten Pidie Jaya melayangkan kritik keras dan menohok terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya. Kepemimpinan dwi-tunggal di kabupaten tersebut dinilai gagal dalam mengeksekusi motto “Perubahan” yang selama ini mereka agungkan ke publik, lantaran kondisi riil masyarakat di sektor pesisir dan pedalaman pasca-bencana justru kian memprihatinkan.
“Motto Pemkab Pidie Jaya itu ‘Sekarang kami dari pelajar dan masyarakat menagih janji itu, apanya yang berubah? Di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini, Pidie Jaya justru mengalami kemunduran. Slogan perubahan itu hanya kosmetik politik dan omong kosong belaka,” tegas Ketua Umum PD PII Pidie Jaya, Yusril Mubarak, dalam keterangan tertulisnya kepada media, Minggu (13/6/2026).
Yusril membeberkan bukti nyata kelalaian fatal Bupati dan Wakil Bupati yang berujung pada lumpuhnya urat nadi ekonomi warga pesisir. Masalah pendangkalan muara sungai yang terjadi di beberapa daerah di Pidie Jaya hingga kini dibiarkan terbengkalai tanpa adanya proyek pengerukan yang serius.
“Ribuan nelayan tradisional kita menjerit karena boat mereka kandas dan tidak bisa melaut akibat muara sungai yang tersumbat sedimen. Ini urusan perut rakyat yang langsung mati suri, tapi Bupati dan Wakil Bupati terkesan tutup mata dan telinga,” cecar Yusril.
Tidak hanya di sektor kelautan, bobroknya kinerja jajaran eksekutif Pidie Jaya juga terlihat jelas di wilayah pedalaman. PII menilai pemerintah daerah sangat lamban dan tidak becus melakukan pengerukan sungai yang mengalami sedimentasi tinggi, yang terus mengancam warga dengan risiko banjir luapan setiap kali hujan deras turun.
Lebih miris lagi, komitmen kemanusiaan pemerintah daerah dipertanyakan karena tindak lanjut penanganan terhadap sejumlah rumah warga yang hancur dan masih tertimbun lumpur serta material sisa banjir bandang seolah berjalan di tempat tanpa kejelasan bantuan evakuasi.
“Sungai dibiarkan mendangkal, muara tersumbat, dan rumah warga korban bencana sampai hari ini masih tertimbun material tanpa ada tindakan konkret. Sementara itu, bupati dan wakil bupati justru lebih asyik dengan agenda-agenda seremonial kedinasan yang sama sekali tidak menyentuh akar masalah rakyat,” ujarnya.
PD PII Pidie Jaya secara tegas memberikan raport merah dan mendesak Bupati serta Wakil Bupati Pidie Jaya untuk segera menghentikan pemborosan anggaran untuk acara seremonial yang tidak darurat. Pemerintah dituntut segera mengerahkan alat berat guna mengeruk muara sungai dan menyelamatkan permukiman warga sebelum gejolak sosial di tengah masyarakat kian meluas.
“Kami menantang keberanian Bupati dan Wakil Bupati untuk turun langsung ke lapangan. Lihat penderitaan nelayan dan korban bencana, pangkas anggaran seremonial, dan alihkan untuk pengerukan fasilitas publik sekarang juga. Jangan biarkan rakyat mati pelan-pelan akibat kelalaian pemimpinnya,” pungkas Yusril.
