MediaKontras.id | Semua elemen Bangsa harus menentukan sikap tentang korupsi di Indonesia. Hal ini penting untuk menjawab keberadaan korupsi saat ini yang sudah menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
“Korupsi dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, hasil korupsi juga dinikmati oleh masyarakat dalam berbagai kalangan dan digunakan juga dalam berbagai kegiatan, baik resmi atau tidak, berlindung di balik bantuan kemanusian dan berbuat kebajikan, dilakukan bersama-sama secara mufakat dan musyawarah diberbagai institusi, tidak ada yang protes, tidak ada yang katakan salah, kecuali para penegak hukum,” kata Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, SH, MH, M.PD yang juga ketua umum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Aceh, Selasa, 15 September 2026 dalam siaran persnya.
Menurutnya, kebenaran atau sesuatu yang di anggap benar atau sesuatu yang boleh dan dibenarkan dalam sistem demokrasi jika itu merupakan kesepakatan bersama atau hasil kompromi bersama. Merujuk dari itu, perlu pernyataan bersama seluruh rakyat Indonesia tentang korupsi.
“Apakah korupsi bisa disepakati sebagai sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika ini bisa diterima, maka korupsi bukan lagi sesuatu yang salah, tapi menjadi salah satu jalan untuk membuat usaha atau dijadikan suatu jalan bisnis yang tidak lagi bertentangan dengan hukum,” jelas Prof. Dr. Muzakkir Samidan Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa.
Pemikiran ini saya sampaikan, melihat kenyataan bahwa korupsi setiap hari menjadi pemberitaan serta pemandangan yang biasa dan penangkapan pelaku korupsi di Indonesia baik oleh KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian di berbagai tingkatannya, seperti sesuatu yang lumrah dan tidak ada yang merasa perbuatannya bersalah, semakin di publikasikan, maka semakin tenar dan menjadi pahlawan. Bahkan para koruptor setelah menjalani hukuman tetap dianggap orang-orang terhormat dan tidak dikucilkan dalam masyarakat.
Inilah suatu fenomena yang disaksikan oleh seluruh rakyat indonesia tentang fenomena pelaku korupsi dan kegiatan korupsi. Maka perlu kita sebagai bangsa Indonesia membuat sebuah konsensus bersama berkaitan dengan prilaku korupsi ini, agar kita sebagai bangsa daoat mengamvil sikap untuk menghentikan atau menjadikan sebagai sebuah budaya hidup bagi bangsa Indonesia.
“Naif memang jika kita mencermati prilaku korupsi dalam aspek kebudayaan, tapi jika memang itu sebagai konsensus, tentu harus kita terima,” papar Prof. Dr. Muzakkir Samidan SH, MH, M.Pd yang juga etua Pengurus Daerah Al-Washliyah Kota Langsa. [ian]