MediaKontras.id | Dinamika politik nasional menjelang penentuan calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka diprediksi semakin menghangat. Di tengah menguatnya sejumlah nama dari berbagai partai politik, muncul satu gagasan yang dinilai penting untuk dipertimbangkan, yakni menghadirkan tokoh dari luar Pulau Jawa sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto.
Sosok tersebut adalah Prof. Yusril Ihza Mahendra, tokoh nasional asal Belitung yang dinilai memiliki kapasitas, pengalaman, integritas, serta rekam jejak panjang dalam perjalanan politik dan ketatanegaraan Indonesia.
Gagasan tersebut disampaikan Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, SH, MH, M.Pd, Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa, yang juga mantan Ketua Bidang Politik DPP KNPI Jakarta. Menurutnya, momentum pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi kesempatan untuk membangun keseimbangan representasi kepemimpinan nasional, khususnya antara Jawa dan luar Jawa.
“Persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden tentu menjadi perhatian serius seluruh partai politik, terutama partai-partai pengusung dan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dinamika politik akan sangat terasa karena masing-masing partai tentu memiliki kepentingan dan kader terbaik yang ingin diperjuangkan,” kata Prof. Muzakkir, Sabtu, 14 November 2026 petang.
Mantan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Al Washliyah Jakarta itu menjelaskan, setiap partai politik memiliki peluang yang sama untuk menawarkan kader terbaiknya sebagai calon Wakil Presiden. Komunikasi dan lobi politik, baik secara vertikal maupun horizontal, dipastikan akan berlangsung untuk memperoleh dukungan Presiden Prabowo.
Sejumlah nama mulai diperbincangkan, di antaranya Puan Maharani dari PDI Perjuangan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat, serta Muhaimin Iskandar dari PKB.
Menurut Prof. Muzakkir, munculnya nama Puan Maharani menjadi fenomena politik yang menarik. Apabila PDI Perjuangan benar-benar mengambil langkah politik untuk mengusung Puan sebagai calon Wakil Presiden dan memperoleh dukungan, hal tersebut berpotensi menghadirkan konfigurasi baru dalam pemerintahan Prabowo.
Keterlibatan PDI Perjuangan dalam pemerintahan, menurutnya, dapat memperkuat dukungan politik di parlemen. Namun, realisasinya sangat bergantung pada komunikasi dan konsekuensi politik antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.
Sementara itu, AHY juga merupakan figur yang patut diperhitungkan. Latar belakang militer, pengalaman politik, serta posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pejabat dalam kabinet pemerintahan Prabowo menjadi modal tersendiri. Ditambah lagi, faktor ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam konfigurasi politik tersebut.
Nama Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, juga tidak bisa dikesampingkan. Pengalaman politik dan posisinya dalam pemerintahan dinilai menjadi modal penting. Dukungan kalangan ulama dan para kiai, termasuk pertemuan para kiai di Jawa Timur yang disebut memberikan dukungan terhadap Muhaimin, turut menambah dinamika pencalonannya.
“Namun, semua nama tersebut tentu memiliki tantangan dan konsekuensi politik masing-masing. Karena itu, penentuan calon Wakil Presiden tidak sekadar persoalan siapa yang paling kuat secara politik, tetapi juga siapa yang paling tepat untuk kebutuhan bangsa dan negara,” jelasnya.
Di tengah mencuatnya nama-nama tersebut, Prof. Muzakkir menilai sudah saatnya Presiden Prabowo dan seluruh kekuatan politik nasional membuka ruang yang lebih luas bagi tokoh-tokoh dari luar Pulau Jawa.
Menurutnya, apabila seluruh nama yang diperbincangkan hanya berasal dari Pulau Jawa, maka aspek keseimbangan representasi wilayah dalam kepemimpinan nasional perlu menjadi bahan pertimbangan serius.
Ia menyebut Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai salah satu figur yang sangat layak masuk dalam bursa calon Wakil Presiden.
“Prof. Yusril Ihza Mahendra memiliki kapasitas, ketokohan, pengalaman, serta wawasan kebangsaan yang tidak perlu diragukan. Pengalaman nasional maupun internasional dalam berbagai bidang menjadi modal besar untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Ketua Umum Majelis Pimpinan Wilayah Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Aceh itu menambahkan, Yusril bukan sosok baru dalam lingkaran politik nasional. Hubungan persahabatan dan komunikasi politiknya dengan Prabowo telah terjalin cukup lama.
Keduanya juga dinilai memiliki keserasian dalam membangun komunikasi dan kerja sama di berbagai situasi politik maupun pemerintahan.
“Jika Presiden Prabowo memberikan ruang dan kesempatan kepada Yusril Ihza Mahendra untuk menjadi salah satu calon Wakil Presiden yang diajukan ke MPR RI, saya kira pasangan ini sangat ideal. Keduanya memiliki pengalaman, kapasitas, serta karakter kepemimpinan yang dapat saling melengkapi,” ungkapnya.
Lebih jauh, Prof. Muzakkir memandang bahwa kehadiran Yusril sebagai representasi luar Jawa bukan semata-mata persoalan asal daerah, melainkan simbol kebinekaan dan semangat persatuan Indonesia.
Menurutnya, kepemimpinan nasional harus mampu mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia, sehingga tidak terkesan bahwa panggung kepemimpinan tertinggi bangsa hanya didominasi oleh figur dari satu wilayah tertentu.
“Indonesia adalah bangsa besar yang dibangun dari keberagaman suku, budaya, dan wilayah. Karena itu, keseimbangan keterwakilan Jawa dan luar Jawa dalam kepemimpinan nasional merupakan sesuatu yang patut dipertimbangkan. Ini bukan soal mengutamakan daerah tertentu, melainkan bagaimana semangat Bhinneka Tunggal Ika benar-benar tercermin dalam kepemimpinan negara,” paparnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Jakarta tersebut berharap seluruh partai politik tidak hanya terjebak pada kalkulasi kekuatan dan kepentingan politik jangka pendek.
Sebaliknya, seluruh kekuatan politik diharapkan mampu melihat kebutuhan bangsa secara lebih luas dengan memberikan kesempatan yang sama kepada figur-figur nasional yang memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi.
Ia juga berharap Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan Yusril Ihza Mahendra sebagai salah satu dari dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada MPR RI untuk dipilih sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.
“Saya berharap ada ruang terbuka bagi seluruh tokoh bangsa, termasuk Prof. Yusril Ihza Mahendra, untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden. Jangan sampai pertimbangan politik semata mengesampingkan kapasitas, pengalaman, dan kebutuhan representasi nasional,” ujarnya.
Mantan Ketua Pengurus Daerah Al Washliyah Kota Langsa itu menegaskan bahwa kehadiran tokoh luar Jawa dalam kepemimpinan nasional akan menjadi pesan kuat bahwa Indonesia adalah milik seluruh rakyat, dari Sabang sampai Merauke.
“Yusril Ihza Mahendra patut menjadi salah satu pilihan. Perpaduan pengalaman dan kapasitas Prabowo dengan ketokohan serta wawasan kenegaraan Yusril akan menjadi kombinasi yang menarik untuk memperkuat kepemimpinan nasional. Saatnya tokoh luar Jawa mendapatkan ruang yang proporsional dalam panggung kepemimpinan Indonesia,” pungkas Prof. Muzakkir putra Aceh itu. [ian]