Nasional, MediaKontras.id | Mereka datang dari Aceh, Ambon, Maluku, Papua, Palembang-Jambi, Sumatera Selatan hingga Banten. Latar belakangnya beragam – mahasiswa, organisasi kepemudaan hingga kelompok pergerakan. Namun mereka dipertemukan oleh satu keresahan: korupsi dan buruknya tata kelola anggaran negara.
Mereka adalah sejumlah anak muda yang berada di balik Gerakan Aksi Anti Korupsi Nasional (GAANAS), kelompok yang dalam beberapa waktu terakhir menggelar aksi massa dan menyuarakan desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menelusuri dugaan persoalan dalam pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang mereka sebut mencapai sekitar Rp1 triliun.
GAANAS membawa narasi keras. Mereka mengaku muak melihat praktik korupsi yang dinilai terus membebani negara.
Bagi kelompok ini, Indonesia tengah menghadapi apa yang mereka sebut sebagai “darurat korupsi”.
“Kami melihat korupsi sudah menjadi persoalan serius yang mengancam tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik. Karena itu, aparat penegak hukum harus berani turun tangan dan mengusut setiap dugaan penyimpangan anggaran,” demikian salah satu garis besar tuntutan yang disuarakan GAANAS dalam rilis mereka.
Mereka juga menyoroti apa yang disebut sebagai praktik “budget hijacking” dalam pengelolaan APBA.
Dalam rilis sebelumnya, GAANAS menyebut alokasi Pokir DPRA yang dipersoalkan sebagai bagian dari persoalan yang perlu diperiksa secara menyeluruh.
“Kami mendesak KPK untuk tidak tutup mata dan segera turun tangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pembajakan anggaran dalam APBA, khususnya terkait Pokir DPRA yang nilainya disebut mencapai Rp1 triliun,” demikian pernyataan GAANAS.
Dari Aceh sampai Papua
Yang menarik, GAANAS tidak hanya diisi oleh aktivis dari Aceh.
Salah satu nama yang disebut dalam gerakan tersebut adalah Rifki Maulana, mahasiswa Universitas Trisakti asal Aceh.
Kemudian Daud Solisa, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun asal Ambon: Jhonatan Kuwan, mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa asal Papua; serta Amir Asso dari PMPJ yang juga berasal dari Papua.
Dari Papua terdapat Selius Wetapo, mahasiswa STAI Ganesa, dan Nason Wetapo dari Imapa.
Sementara dari daerah lain terdapat Ardiansyah, mahasiswa Universitas Pamulang asal Palembang; Thalib, mahasiswa UIC asal Maluku; serta Thoriq Akbar dari GPMS asal Sumatera Selatan.
Nama lainnya adalah Shihab dari HMI asal Maluku.
Dari Aceh terdapat Rizqi dan Qahar, keduanya dari Sementara Hery Yuanda, juga dari tercatat berasal dari Banten.
Komposisi ini memberi warna tersendiri pada gerakan GAANAS. Isu yang mereka bawa memang berangkat dari dugaan persoalan anggaran di Aceh, tetapi aktornya datang dari berbagai daerah.
Dengan kata lain, mereka berusaha membawa isu Pokir DPRA keluar dari bingkai persoalan politik lokal Aceh dan menempatkannya sebagai bagian dari percakapan yang lebih luas tentang korupsi, transparansi anggaran dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Anak muda yang muak
GAANAS membangun identitas sebagai kelompok anak muda yang tidak ingin diam melihat persoalan korupsi.
Mereka menggunakan bahasa yang keras dan konfrontatif. Bagi mereka, pemberantasan korupsi membutuhkan tekanan publik agar aparat penegak hukum tidak sekadar menunggu laporan atau temuan, tetapi juga aktif menelusuri dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian masyarakat.
Dalam rilis sebelumnya, mereka menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dilihat dari proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
“Uang rakyat harus kembali untuk kepentingan rakyat. Tidak boleh ada ruang bagi kepentingan pribadi, kelompok maupun kepentingan politik untuk membajak anggaran publik,” tegas GAANAS dalam pernyataannya.
Karena itu, mereka mendorong KPK dan aparat penegak hukum lainnya melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan yang mereka soroti.
Bukan sekadar soal Rp1 triliun
Bagi GAANAS, angka Rp1 triliun hanyalah pintu masuk untuk mempertanyakan mekanisme pengelolaan anggaran daerah.
Mereka ingin mengetahui bagaimana Pokir direncanakan, siapa yang mengusulkan, bagaimana proses penganggarannya, proyek apa saja yang mendapatkan alokasi, siapa pelaksana kegiatan, serta apakah seluruh proses tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti sebagai polemik politik. Kami mendorong aparat penegak hukum memeriksa berdasarkan data dan bukti,” kata mereka.
Desakan tersebut sekaligus menunjukkan posisi GAANAS: mereka meminta dugaan tersebut diuji melalui mekanisme hukum, bukan diputuskan melalui opini publik.
Sebab, sampai adanya hasil pemeriksaan atau proses hukum yang membuktikan sebaliknya, tudingan mengenai penyimpangan Pokir tersebut tetap berada pada ranah dugaan dan tuntutan untuk dilakukan penyelidikan.
Pada akhirnya, gerakan anak muda dari berbagai daerah ini membawa satu pesan yang lebih besar dari sekadar polemik anggaran Aceh: mereka ingin aparat penegak hukum menunjukkan bahwa pengelolaan uang publik dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Bagi GAANAS, pemberantasan korupsi bukan hanya urusan lembaga penegak hukum. Mereka ingin masyarakat-terutama generasi muda ikut mengawasi bagaimana negara membelanjakan uang rakyat.
Dan dari jalanan, mereka memilih menyampaikan pesan itu dengan satu tuntutan jika ada dugaan penyimpangan, periksa. Jika ada bukti pelanggaran, proses sesuai hukum.