Nasional, MediaKontras.id | Ketua DPN Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Bidang Komunikasi Digital, Rifqi Maulana, S.H., mendorong pendekatan komunikasi publik dan solusi win-win untuk mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Gagasan tersebut disampaikan Rifqi saat menjadi pemateri dalam Forum Diskusi Aktual bertema “Strategi Percepatan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)” yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri di Horison Ultima, Menteng, Jakarta, September 2026.
Rifqi mengatakan, percepatan MBG di wilayah 3T tidak hanya membutuhkan kesiapan pemerintah sebagai pelaksana program, tetapi juga komunikasi yang mampu mempertemukan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program berjalan sesuai tujuan, sedangkan masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas, ruang untuk menyampaikan masukan, serta mekanisme pengawasan yang mudah diakses.
“Solusi win-win adalah bagaimana pemerintah dapat menjalankan program secara efektif, sementara masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, ruang untuk menyampaikan masukan, dan mekanisme pengawasan yang mudah,” ujar Rifqi.
Komunikasi Publik Jadi Kunci MBG 3T
Rifqi menilai pendekatan komunikasi menjadi semakin penting karena daerah 3T memiliki karakter geografis, sosial, dan infrastruktur yang berbeda dengan wilayah perkotaan.
Keterbatasan jaringan telekomunikasi dan akses internet membuat penyampaian informasi mengenai MBG tidak dapat hanya mengandalkan media sosial maupun kanal digital pemerintah.
“Tidak semua masyarakat di daerah 3T aktif menggunakan media sosial. Karena itu, jangan sampai informasi hanya berhenti di kanal digital. Kita harus memastikan informasi benar-benar sampai kepada masyarakat,” katanya.
Untuk itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat komunikasi melalui tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan dan kepercayaan di tingkat lokal.
Tokoh masyarakat, kepala desa, tokoh agama, ketua adat, kepala sekolah, tenaga kesehatan, hingga unsur Forkopimda dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pendekatan pertama harus dilakukan kepada tokoh masyarakat, kepala desa, ustaz, ketua adat, kepala sekolah, Forkopimda, pemerintah desa, serta orang-orang yang dituakan dan dipercaya masyarakat,” ujar Rifqi.
Ia menjelaskan, para tokoh tersebut perlu memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan, manfaat, mekanisme, serta pelaksanaan MBG sebelum menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Informasi juga perlu dikemas dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami, terutama mengenai pemenuhan gizi anak, pencegahan kekurangan gizi dan stunting, serta kaitannya dengan kesehatan dan proses belajar.
“MBG bukan sekadar makanan gratis. MBG adalah investasi untuk kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak Indonesia,” katanya.
MBG Didorong Libatkan Ekonomi Masyarakat Lokal
Selain aspek komunikasi, Rifqi menilai pendekatan win-win dapat diperluas melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Menurutnya, rantai pasok MBG dapat melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM sepanjang memenuhi standar serta ketentuan yang berlaku.
Dengan pola tersebut, implementasi MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga dapat membuka ruang partisipasi ekonomi bagi masyarakat di daerah.
Rifqi menilai keterlibatan masyarakat lokal juga perlu disertai tata kelola yang transparan agar pelaksanaan program tetap dapat diawasi dan berjalan sesuai ketentuan.
Tiga Tahapan Komunikasi MBG
Rifqi kemudian menawarkan tiga tahapan komunikasi untuk memperkuat implementasi MBG di wilayah 3T.
Pertama, membangun pemahaman tokoh masyarakat. Kedua, membuka dialog dengan masyarakat. Ketiga, memastikan masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawal implementasi program.
“Kalau dua proses awal sudah berjalan dan sudah ada kesepahaman, tahap implementasi akan lebih mudah. Masyarakat memahami pentingnya MBG sekaligus mengetahui bagaimana ikut mengawal pelaksanaannya,” jelasnya.
Menurut Rifqi, komunikasi dua arah penting karena pemerintah dapat memperoleh masukan langsung dari masyarakat, sementara masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi maupun persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG.
Dorong Kanal Pengaduan yang Mudah Diakses
Rifqi juga menekankan pentingnya kanal pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat.
Menurutnya, kanal pengaduan tidak harus selalu berbentuk aplikasi digital. Di wilayah dengan keterbatasan internet, pemerintah dapat memanfaatkan kantor desa, sekolah, puskesmas, posko pengaduan, serta ruang publik sebagai sarana penyampaian keluhan dan masukan.
“Di daerah 3T, transparansi dan partisipasi tidak harus bergantung pada internet. Yang penting ada informasi yang terbuka, saluran pengaduan yang mudah dijangkau, dan tindak lanjut yang nyata,” ujarnya.
Sementara untuk daerah yang memiliki akses internet, kanal digital dapat digunakan sebagai sarana tambahan untuk transparansi dan pengawasan.
Rifqi mengusulkan agar informasi mengenai menu, jumlah penerima manfaat, jadwal distribusi, serta pelaksanaan program dapat disampaikan melalui papan informasi desa dan sekolah, forum warga, maupun kanal digital yang tersedia.
Masyarakat juga perlu mengetahui mekanisme pelaporan apabila terjadi keterlambatan distribusi, persoalan kualitas makanan, atau terdapat penerima manfaat yang belum memperoleh MBG.
“Setelah masyarakat memahami program, mereka juga harus tahu bagaimana cara menggunakan kanal pengaduan, bagaimana melapor, dan bagaimana memberikan umpan balik,” katanya.
Apresiasi Forum Strategi MBG 3T
Rifqi mengapresiasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang menyelenggarakan forum tersebut sebagai ruang pertukaran gagasan mengenai percepatan implementasi MBG di wilayah 3T.
Ia menilai forum lintas sektor diperlukan untuk mempertemukan perspektif pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam membahas tantangan implementasi program.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah pakar, praktisi, dan akademisi dari berbagai lembaga, di antaranya Lindsey Afsari Puteri, S.T., M.I.Kom., Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden; Drs. Samsul Widodo, M.A., Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Rufriyanto Maulana Yusuf, SIK., MM., Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional; Dr. Bakri Siddiq, S.E., M.Si., Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP; serta Dr. Paudah, M.Si., Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Hadir pula Sastrodirjo, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan; Gatot Tri Laksono, S.Pd., M.Si., pakar pemerintahan dari Lembaga Kajian Rumah Kreasi Indonesia Hebat; Ferry, CEO VRITIMES; serta Tias Ade Putra, Chief Executive Officer PT Agriva Teknologi Nusantara (DESAPEDIA).
Rifqi menegaskan, keberhasilan MBG di wilayah 3T membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan program berjalan efektif dan transparan, sementara masyarakat diberikan ruang untuk memahami, mengawasi, dan memberikan umpan balik.
“Kalau masyarakat sudah memahami program, mengetahui manfaatnya, dan mengetahui bagaimana cara mengawasi serta menyampaikan pengaduan, maka masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari pengawalan keberhasilan program MBG,” tutup Rifqi.