Lewati ke konten

SMPA Soroti Lemahnya Mitigasi Pemerintah di Tengah Bencana Aceh

Redaksi 19 November 2026 · 22:20 WIB
Bagikan
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp MediaKontras.ID
Gabung

MediaKontras.id | Solidaritas Mahasiswa Pemuda Aceh (SMPA) menilai bencana hidrometeorologi yang berulang di sejumlah wilayah Aceh tidak dapat semata-mata dipandang sebagai fenomena alam. Kondisi tersebut dinilai juga mencerminkan persoalan tata kelola mitigasi, pengawasan lingkungan, perencanaan pembangunan, dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat.

 

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang dipublikasikan pada 18 November 2026, sebanyak 21.109 jiwa dari lima kabupaten/kota terdampak banjir hingga 16 November. Dari jumlah tersebut, 1.553 jiwa dilaporkan mengungsi dan 5.584 rumah terendam.

 

Sementara itu, laporan hingga 17 November mencatat sebanyak 34.444 warga dari 8.905 kepala keluarga terdampak di empat wilayah, dengan 1.406 jiwa masih mengungsi. Bencana longsor di Kabupaten Aceh Tengah bahkan dilaporkan merenggut nyawa seorang anak berusia 2,7 tahun.

 

Data tersebut menunjukkan bahwa bencana tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik, tetapi juga mengancam keselamatan warga, mengganggu aktivitas ekonomi, serta berdampak terhadap keberlangsungan pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat.

 

Wakil Ketua Umum SMPA, Ferno Jeli, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menangani bencana tidak semestinya hanya diukur dari distribusi bantuan maupun kunjungan pejabat ke lokasi terdampak.

 

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan mengapa bencana terus berulang dan langkah mitigasi apa yang telah dilakukan untuk mengurangi risiko serta melindungi masyarakat di kawasan rawan bencana.

 

“Persoalan mendasar bukan hanya berapa banyak masyarakat terdampak, tetapi mengapa kerentanan yang sama terus berulang dan mengapa mitigasi belum mampu menekan risiko secara signifikan. Ketika masyarakat terus menanggung dampak terbesar, pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan kapasitas kelembagaannya,” tegas Ferno.

 

SMPA menilai situasi tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan dan pengurangan risiko bencana di Aceh. Sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian meliputi pengawasan kawasan hutan, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), penataan ruang, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan lingkungan hidup.

 

SMPA juga mengingatkan bahwa meskipun curah hujan ekstrem merupakan faktor alam yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, besarnya dampak bencana turut dipengaruhi oleh tingkat kerentanan wilayah, kondisi infrastruktur, kesiapan kelembagaan, serta efektivitas sistem peringatan dini.

 

Karena itu, menjadikan faktor cuaca sebagai satu-satunya penjelasan atas besarnya dampak bencana dinilai tidak cukup. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berbasis data untuk mengidentifikasi faktor risiko dan memastikan langkah pencegahan berjalan secara terukur.

Penetapan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh sejak 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027 juga harus diikuti kesiapan nyata, mulai dari dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor, mekanisme evakuasi, sistem peringatan dini, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

 

Atas kondisi tersebut, SMPA mendesak Pemerintah Aceh melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan mitigasi bencana. Pemerintah juga diminta membuka informasi secara transparan mengenai perkembangan bencana, jumlah dan kebutuhan pengungsi, serta mekanisme dan realisasi distribusi bantuan.

Selain itu, evaluasi terhadap kondisi ekologis kawasan rawan bencana dan jaminan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak dinilai penting untuk memastikan penanganan bencana tidak berhenti pada tahap tanggap darurat.

 

Transparansi alokasi dan realisasi anggaran kebencanaan juga menjadi tuntutan SMPA agar penggunaan uang publik dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

 

Ferno menegaskan, masyarakat tidak boleh terus menanggung konsekuensi dari lemahnya perencanaan dan pengelolaan risiko bencana.

 

“Jangan sampai pemerintah hanya tanggap ketika bencana menjadi sorotan publik, tetapi kehilangan keseriusan ketika persoalan memasuki ruang perencanaan dan penganggaran. Keselamatan rakyat tidak boleh bergantung pada viralitas penderitaan. Pemerintah harus hadir sebelum korban berjatuhan, bukan sekadar setelah kerusakan terjadi,” ujarnya.

 

SMPA menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dan pemuda dalam mengawasi kebijakan publik merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan pemerintah menjalankan mandat perlindungan terhadap masyarakat.

 

Menurut SMPA, bencana alam memang tidak selalu dapat dicegah. Namun, risiko dan dampak terhadap kehidupan manusia dapat diminimalkan melalui mitigasi yang terencana, kebijakan berbasis kajian ilmiah, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, serta kesiapsiagaan pemerintah.

 

Aceh membutuhkan lebih dari sekadar respons darurat. Diperlukan perubahan mendasar dalam tata kelola penanggulangan bencana agar keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

Topik
Bagikan