JAKARTA – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Indonesia (BEM PTMAI), Yogi Syahputra Al Idrus, menyatakan sikap menolak rencana aksi demonstrasi yang akan digelar pada 27 Agustus 2026.
Sikap tersebut disampaikan dengan pertimbangan menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, serta kepentingan masyarakat luas.
Yogi menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, gerakan mahasiswa juga perlu mempertimbangkan kondisi nasional agar aksi yang dilakukan tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat.
“Kami menghormati hak setiap mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Tetapi dalam situasi seperti sekarang, kita juga harus memastikan bahwa penyampaian aspirasi tidak justru menghambat ketertiban dan keamanan nasional,” ujar Yogi.
Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual. Selain menjalankan fungsi kontrol sosial, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepentingan masyarakat.
Karena itu, Yogi mendorong agar kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan nasional disampaikan melalui cara yang konstruktif, terukur, dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Demokrasi bukan hanya tentang keberanian menyampaikan kritik, tetapi juga tentang kedewasaan menjaga kepentingan bangsa. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan sampai perbedaan itu menciptakan situasi yang merugikan masyarakat,” katanya.
Yogi juga mengajak organisasi kemahasiswaan untuk mengedepankan dialog serta konsolidasi gagasan dalam merespons berbagai persoalan nasional. Menurutnya, ruang dialog tetap penting untuk memastikan aspirasi mahasiswa dapat disampaikan secara kritis sekaligus solutif.
BEM PTMAI, lanjut Yogi, akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengedepankan nilai-nilai intelektual, konstitusional, serta kepentingan nasional.
“Kami ingin gerakan mahasiswa tetap kritis, tetapi juga solutif. Jangan sampai gerakan yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat justru membuat masyarakat menjadi korban dari ketidakstabilan,” pungkasnya.