Jakarta, MediaKontras.id | Tiga tokoh nasional, Feri Amsari, Prof. Anthony Budiawan, dan Prof. Dr. TB Massa Djafar, kompak menguliti persoalan demokrasi, oligarki, hingga masa depan Indonesia dalam Diskusi Publik bertema “Urgensi Kebebasan Sipil untuk Masa Depan Demokrasi Indonesia” yang digelar PP PRIMA DMI di Kedai Aceh Bang Johny, Sabtu (2/5/2026).
Diskusi yang dihadiri mahasiswa, akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil itu berlangsung panas dengan berbagai kritik tajam terhadap kondisi politik dan ekonomi nasional saat ini.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyoroti isu kebebasan sipil hingga target swasembada pangan pemerintah yang dinilainya sulit diwujudkan dalam waktu singkat.
“Mustahil swasembada pangan terjadi dalam waktu cepat. Indonesia masih impor beras, bawang putih dan berbagai kebutuhan pangan lainnya dari negara lain,” kata Feri.
Ia menyebut data Kementerian Pertanian sendiri menargetkan kemandirian pangan baru tercapai pada 2029.
“Kalau target Kementan saja 2029, lalu sekarang mau dipercepat dari empat tahun menjadi satu tahun, itu tidak mungkin terjadi,” ujarnya.
Dalam sesi tanya jawab, moderator juga sempat bertanya kepada Feri mengenai kebijakan pertama yang akan dilakukan jika menjadi presiden pada 2029 terkait kebebasan sipil.
“Memastikan demokrasi berjalan dengan sebaik-baiknya. Mahasiswa harus kembali pada khitahnya seperti pada masa 98,” jawab Feri.
Sementara itu, pakar ekonomi politik Prof. Anthony Budiawan menyoroti pentingnya kualitas elite politik dan ancaman oligarki terhadap demokrasi Indonesia.
Menurut Anthony, partai politik seharusnya menjadi tempat lahirnya pemimpin berkualitas yang mampu membawa perubahan bagi bangsa.
“Partai politik harusnya menjadi agen dalam mencetak elite politik yang memenuhi kualifikasi agar bisa memajukan negeri,” katanya.
Ia menegaskan demokrasi tidak akan berjalan baik jika tidak ditopang sumber daya manusia dan aktor politik yang memiliki kemampuan serta integritas.
“Demokrasi tidak akan berjalan dengan sebaik-baiknya jika tidak ditopang SDM atau aktor politik yang memenuhi kualifikasi dan kemampuan mumpuni untuk memajukan negeri,” ujarnya.
Anthony juga mengkritik kuatnya pengaruh oligarki dalam politik dan hukum Indonesia.
“Oligarki menguasai hukum dan politik untuk mendapatkan sumber daya ekonomi dan terus memperkaya segelintir orang,” tegasnya.
Meski begitu, ia meminta generasi muda tetap optimis terhadap masa depan bangsa.
“Harus optimis, bahkan sangat optimis, jika dilakukan revolusi besar-besaran terhadap sifat buruk yang tertanam dalam sistem politik di Indonesia,” katanya.
Sedangkan akademisi politik Universitas Nasional, Prof. Dr. TB Massa Djafar, menilai Indonesia hingga kini belum benar-benar menjadi negara industri dan masih bergantung pada sumber daya alam.
“Indonesia sampai hari ini belum menjadi negara industri. Kita masih tergantung pada sumber daya alam,” ujarnya.
TB Massa Djafar menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat dan tegas jika ingin bangkit dari berbagai persoalan bangsa.
“Kalau Indonesia mau bangkit, pertama harus ada pemimpin yang kuat dan tegas,” katanya.
Ia juga menilai oligarki menjadi penghambat utama lahirnya demokrasi yang sehat.
“Selama oligarki masih rakus, tidak akan ada demokrasi yang bagus,” tegasnya.
Menurutnya, banyak persoalan nasional bersumber dari elite yang memegang kekuasaan. “Sumber masalah ada pada yang memegang kekuasaan,” ujarnya.
TB Massa Djafar turut menegaskan pentingnya kebebasan sipil dan keberlangsungan pemilu sebagai jalan demokrasi.
“Kebebasan sipil harus full. Pemilu harus tetap berjalan sebagai jalan demokrasi,” katanya.
Namun ia menilai praktik demokrasi yang berjalan saat ini belum mampu menyelesaikan persoalan rakyat seperti pengangguran dan kesulitan ekonomi.
“Rakyat susah, pengangguran dan kesusahan sampai sekarang tidak bisa diselesaikan dengan cara demokrasi,” ujarnya.
Pernyataan paling keras muncul saat ia menyebut Indonesia membutuhkan revolusi besar untuk memperbaiki sistem yang ada. “Indonesia harus ada revolusi,” ucapnya.
