Jakarta, MediaKontras.id|Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh memicu kritik terhadap tata kelola lingkungan dan kebijakan pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan. Forum Reformis Muda Aceh menilai bencana yang terus berulang tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan kerusakan lingkungan dan lemahnya upaya pencegahan.
Perwakilan Forum Reformis Muda Aceh, Sulthan Aminy, menyoroti peran Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi bencana ekologis. Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan alih fungsi hutan dan aktivitas eksploitasi sumber daya alam.
Menurut Sulthan, banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh tidak semestinya hanya dipandang sebagai fenomena alam. Kerusakan ekosistem dan persoalan tata kelola pemerintahan, kata dia, perlu menjadi bagian penting dalam mengevaluasi penyebab serta dampak bencana.
“Melihat Indonesia sebagai negara demokrasi, kita sering berpikir bahwasanya masyarakat memiliki kendali atas negara ini. Namun faktanya, di tengah klaim demokrasi, kenapa yang terus dikorbankan ialah paru-paru dunia di Kalimantan, hutan-hutan di Papua, hingga hutan di Aceh, dan siapa yang merasakan nilai manfaat dan juga siapa yang mendapatkan musibah,” tegas Sulthan Aminy dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Forum Reformis Muda Aceh Sebut Banjir sebagai Bencana Ekologis
Sulthan menegaskan, bencana banjir yang berulang harus menjadi momentum untuk melihat kembali hubungan antara kebijakan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan.
Ia menilai, kerusakan alam yang terjadi tidak cukup dijelaskan hanya melalui perspektif musibah atau cobaan. Menurutnya, terdapat tanggung jawab manusia dan pemangku kepentingan yang perlu diperiksa dalam proses pengelolaan lingkungan.
“Secara religi, memang benar Tuhan memberi kita cobaan. Namun, kita harus membuka pikiran: kenapa cobaan ini terjadi? Cobaan ini pada hakikatnya adalah petunjuk bagi masyarakat bahwa alam kita telah dikeruk habis oleh para pemangku kepentingan yang kerap mengatasnamakan diri berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap praktik pengelolaan sumber daya alam yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Forum Reformis Muda Aceh berpandangan bahwa hutan memiliki fungsi strategis sebagai penyangga ekosistem. Ketika fungsi tersebut mengalami degradasi, risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor dapat meningkat, bergantung pada kondisi lingkungan serta faktor cuaca dan hidrologi.
Karena itu, upaya penanganan banjir tidak seharusnya hanya berorientasi pada penanganan darurat setelah bencana terjadi. Pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan melalui perlindungan kawasan hutan, pengawasan aktivitas pemanfaatan lahan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
Sejumlah Wilayah Aceh Dilaporkan Terdampak Banjir
Hingga Senin (2/11/2026), banjir dilaporkan masih menggenangi sejumlah titik di Aceh. Sebagian masyarakat juga disebut terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari dampak bencana.
Berdasarkan catatan Forum Reformis Muda Aceh, sejumlah wilayah yang menjadi perhatian akibat banjir meliputi:
– Kabupaten Aceh Barat
– Kabupaten Aceh Selatan
– Kabupaten Pidie Jaya
– Kabupaten Gayo Lues
– Kabupaten Nagan Raya
– Sejumlah wilayah lainnya di Aceh.
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait dalam memastikan keselamatan masyarakat dan penanganan dampak banjir.
Selain bantuan darurat bagi warga terdampak, upaya pemulihan lingkungan dinilai perlu menjadi agenda jangka panjang agar masyarakat tidak terus menghadapi risiko bencana yang sama setiap tahun.
Pemerintah Diminta Evaluasi Izin dan Hentikan Eksploitasi Hutan
Forum Reformis Muda Aceh mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dalam merespons bencana ekologis yang terjadi di Aceh.
Forum tersebut meminta pemerintah tidak hanya berlindung di balik narasi bencana alam, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan dan perizinan yang berpotensi memengaruhi kelestarian hutan.
Sejumlah langkah yang didorong meliputi evaluasi izin pengelolaan lingkungan, penghentian eksploitasi hutan secara masif, penguatan pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan lahan, serta pemulihan fungsi ekologis kawasan hutan.
Menurut Forum Reformis Muda Aceh, hutan tidak semata-mata dipandang sebagai sumber komoditas ekonomi. Hutan juga merupakan penopang kehidupan masyarakat dan bagian penting dari sistem perlindungan ekologis.
.forum-reformis-muda-aceh-soroti-kerusakan-hutan-banjir
Pemerintah dinilai memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan keselamatan masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan.
Banjir yang kembali melanda Aceh menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan membutuhkan penanganan serius, terukur, dan berkelanjutan. Evaluasi tata kelola hutan serta kebijakan lingkungan diharapkan menjadi langkah penting untuk mencegah bencana serupa terus berulang.
Forum Reformis Muda Aceh menegaskan bahwa perlindungan lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.