Oleh : Marzuki
Pemerhati Kebijakan Energi dan Industri
Narasi transisi menuju energi hijau selalu dikampanyekan dengan janji manis berupa kemandirian energi dan lepasnya Indonesia dari jerat impor bahan bakar fosil. Namun jika kita mau sedikit kritis dan membongkar rilis Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk periode Juli 2026, janji tersebut terasa seperti ilusi.
Alih-alih mandiri, angka-angka yang disajikan pemerintah justru menelanjangi realitas bahwa energi hijau kita masih disandera oleh volatilitas global dan diwarnai inkonsistensi tata kelola yang rawan akal-akalan.
Mari kita bedah anatomi angkanya Biodiesel Disandera Dolar, Ketahanan atau Ketergantungan?
Pemerintah mematok HIP Biodiesel Juli 2026 di angka Rp14.562 per liter di luar ongkos angkut. Bagi publik awam, ini mungkin sekadar harga. Tapi jika dibedah secara matematis melalui formula resmi, kita akan melihat letak kerapuhannya.
Perhitungannya berangkat dari Harga Dasar CPO sebesar Rp15.217 per kilogram. Lalu ada biaya konversi yang dipatok mati dalam bentuk valuta asing sebesar 85 USD per ton. Dengan kurs tengah BI yang merosot hingga Rp17.895 per USD, biaya konversi ini setara dengan Rp1.521 per kilogram. Ditotal dan dikalikan faktor konversi liter sebesar 0,870 kilogram per liter, bertemulah kita di angka Rp14.562 per liter.
Pertanyaan mendasarnya adalah di mana letak kemandiriannya jika urat nadi harga energi domestik kita masih sangat bergantung pada Dolar AS. Setiap kali Rupiah batuk, harga biodiesel otomatis meroket. Ini bukan ketahanan energi, melainkan ketergantungan bentuk baru.
Bom Waktu Subsidi dan Cekikan Logistik Rakyat
Harga keekonomian Rp14.562 per liter ini berbanding terbalik dengan harga eceran Solar subsidi yang saat ini ditahan di kisaran Rp6.800 per liter. Disparitas harga yang menganga lebar ini ditambal oleh dana pungutan ekspor sawit melalui BPDPKS.
Namun sampai kapan BPDPKS sanggup menjadi penyokong utama kebijakan ini. Ketika harga CPO global melambung dan Rupiah makin terpuruk, beban subsidi berubah menjadi bom waktu. Jika tanggul dana BPDPKS jebol, pilihannya hanya tersisa dua jalan, yakni APBN yang berdarah-darah atau subsidi dipangkas. Jika subsidi dipangkas, sektor logistik yang nyaris sepenuhnya bergantung pada truk berbahan bakar B35 dan B40 akan menjerit. Imbasnya biaya angkut akan meroket, harga sembako terbang, dan daya beli rakyat kelas bawah yang akan menjadi korban utamanya.
Ketidakadilan Regulasi bagi Daerah Pelosok
Lebih ironis lagi, dalam rumusan harga biodiesel terdapat komponen Ongkos Angkut yang merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 290.K/EK.05/MEM.E/2025. Dari kacamata tata kelola wilayah dan pemerataan pembangunan, hal ini merupakan bentuk ketidakadilan struktural.
Tanpa adanya mekanisme pemerataan harga logistik energi, masyarakat di daerah terluar atau pelosok pedesaan akan selalu menanggung harga yang lebih mahal ketimbang mereka yang berada di sentra industri atau Pulau Jawa. Jargon energi bersih seolah hanya berpihak secara ekonomi bagi kaum urban dan secara tidak langsung mencekik masyarakat pedesaan.
Bioetanol dan Akal-Akalan Data Publik
Kritik tidak berhenti pada biodiesel. Mari melihat HIP Bioetanol Juli 2026 yang ditetapkan Rp10.933 per liter. Secara nominal harganya memang lebih murah, namun tata kelola datanya sangat amatiran atau mungkin sengaja dibuat rancu.
Dalam rumusan resmi di infografis, pemerintah secara gamblang menulis dasar perhitungannya menggunakan Harga Tetes Tebu KPB Rata-Rata Periode 3 Bulan. Namun saat kita membaca catatan kakinya, data yang ditarik justru dari 15 Desember 2025 hingga 14 Juni 2026. Rentang tersebut adalah enam bulan dan bukan tiga bulan.
Lebih parah lagi, periode perhitungan kurs valas untuk formula bioetanol hanya menggunakan sampel satu bulan, yakni 15 Mei sampai 14 Juni 2026. Mengapa harga bahan baku dirata-rata selama enam bulan sementara kursnya hanya satu bulan. Inkonsistensi mencolok semacam ini membuka celah spekulasi dan menggerus kepercayaan publik terhadap akurasi perhitungan institusi negara.
Mitos Hijau di Hulu dan Pekerjaan Rumah Sektor Hilir
Terakhir, kita harus menguliti makna hijau itu sendiri. Mengandalkan CPO dan tebu secara masif selalu dibayangi dosa ekologis di hulu, mulai dari deforestasi, pembukaan lahan gambut, hingga konflik agraria. Jangan sampai kebijakan energi ini hanya sekadar greenwashing yang terlihat bersih di knalpot tetapi kotor di hutan dan lahan.
Di sisi hilir, industri otomotif juga tidak bisa lepas tangan. Mesin-mesin kendaraan komersial harus benar-benar siap dan efisien menelan campuran BBN dengan persentase tinggi. Jika nyatanya mesin menjadi lebih boros ketimbang menggunakan solar murni, inefisiensi operasional ini akan kembali membebani kantong rakyat.
Sudah saatnya kebijakan energi tidak sekadar mengandalkan bongkar-pasang angka dan bermain narasi. Kita butuh de-dolarisasi komponen biaya, transparansi rumusan yang tidak membodohi publik, serta lompatan inovasi ke bahan baku generasi kedua seperti limbah biomassa. Selama tata kelolanya masih compang-camping, BBN kita tidak lebih dari sekadar komoditas pengeruk untung segelintir elite di balik tameng pelestarian lingkungan.
