Jakarta, MediaKontras.id | Majelis Adat Aceh (MAA) Perwakilan Jakarta mengimbau seluruh elemen masyarakat Aceh agar menyikapi persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo, Blok South Andaman, secara bijak, proporsional, dan berdasarkan dialog yang konstruktif. Imbauan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya berbagai pandangan di ruang publik, termasuk pernyataan penolakan yang sebelumnya disampaikan Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PPTIM).
Imbauan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya berbagai pandangan di ruang publik terkait persetujuan PoD I Blok South Andaman, termasuk pernyataan sikap yang sebelumnya disampaikan Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PPTIM) yang menolak keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pengembangan lapangan gas tersebut.
Ketua MAA Perwakilan Jakarta, Dr. Ir. Surya Darma, MBA., Dipl. Geotherm. Tech., mengatakan bahwa proyek strategis nasional berskala besar seperti Blok South Andaman perlu dilihat secara utuh dan komprehensif, mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, risiko, hingga ketahanan energi nasional.
Menurutnya, masyarakat perlu berhati-hati dalam mengambil kesimpulan sebelum seluruh informasi dan pertimbangan teknis terkait pengembangan lapangan migas tersebut dipahami secara menyeluruh.
“Memberikan pandangan menerima atau menolak secara mutlak sejak awal tanpa dialog yang mendalam dikhawatirkan dapat menutup ruang komunikasi konstruktif antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat,” ujar Surya Darma dalam pandangan resmi MAA Perwakilan Jakarta.
MAA Jakarta juga mengingatkan bahwa kewenangan persetujuan dan pengesahan PoD berada pada pemerintah pusat melalui Menteri ESDM sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Meski demikian, MAA menilai setiap keputusan yang diambil pemerintah pusat harus tetap memperhatikan kepentingan daerah agar manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat Aceh.
“Keputusan tata negara yang diambil pemerintah pusat tentu didasarkan pada pertimbangan kedaulatan energi nasional dan perhitungan makroekonomi yang matang. Namun kepentingan pembangunan daerah dan kemakmuran masyarakat juga harus menjadi perhatian,” katanya.
Dalam pandangannya, MAA Jakarta menegaskan bahwa masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun diaspora Aceh memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan kekhawatiran terkait pengelolaan Blok South Andaman, termasuk mengenai skema pengolahan gas maupun pembagian manfaat ekonomi.
Namun, aspirasi tersebut sebaiknya diposisikan sebagai kontribusi pemikiran yang membangun dan menjadi bagian dari proses dialog, bukan sebagai instrumen yang menegasikan kewenangan lembaga negara yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan.
Untuk itu, MAA Jakarta mendorong pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, SKK Migas, akademisi, pakar, dan perwakilan masyarakat untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dan transparan.
Menurut MAA, forum sosialisasi dan audiensi yang terbuka diperlukan agar masyarakat memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai berbagai opsi pengembangan yang dipilih dalam PoD, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi yang dapat memperkeruh suasana.
Lebih lanjut, MAA Jakarta menilai perhatian utama masyarakat Aceh seharusnya tidak hanya terfokus pada perdebatan mengenai lokasi pengolahan gas di laut atau di darat maupun persoalan persentase bagi hasil semata, tetapi juga pada upaya memaksimalkan dampak ekonomi yang dapat diperoleh daerah.
MAA memandang gas dari kawasan Andaman harus menjadi pendorong kebangkitan industri Aceh melalui penguatan hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di dalam daerah.
Di antaranya melalui pemanfaatan gas sebagai sumber energi dan bahan baku untuk menghidupkan kembali kawasan industri Arun dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, mendukung operasional industri pupuk, petrokimia, serta berbagai industri turunan lainnya.
Selain itu, pemanfaatan gas untuk pembangkit listrik regional dinilai dapat memperkuat ketahanan energi Sumatera sekaligus mendukung transisi energi yang lebih bersih dan efisien.
“Yang terpenting adalah bagaimana proyek ini mampu memberikan multiplier effect bagi masyarakat Aceh, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal, pengembangan industri hilir, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Surya Darma.
Melalui pandangan tersebut, MAA Perwakilan Jakarta berharap seluruh pihak dapat mengedepankan musyawarah, menjaga suasana yang kondusif, dan bersama-sama mengawal implementasi proyek South Andaman agar benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan Aceh serta kemakmuran masyarakat.
MAA juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan perbedaan pandangan sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat, sembari tetap menghormati mekanisme hukum dan tata kelola pemerintahan yang berlaku.
