Banda Aceh, MediaKontras.id | Munculnya narasi provokatif yang mencatut nama AKBP Zainuddin dan menggunakan foto yang oleh Polda Aceh disebut diduga hasil rekayasa AI menunjukkan bahwa ancaman keamanan di Aceh mulai memasuki dimensi baru: bukan hanya keamanan fisik, tetapi juga keamanan informasi dan ketahanan sosial di ruang digital.
Pendiri MFF Syndicate, M. Fauzan Febriansyah, menilai kasus tersebut perlu dilihat melampaui persoalan hoaks individual. Menurut dia, pencatutan identitas pejabat, penggunaan synthetic media, serta penyebaran narasi provokatif melalui jejaring digital dapat menjadi kombinasi berbahaya ketika menyentuh isu politik, keamanan, dan identitas masyarakat Aceh.
“Perang melawan hoaks tidak boleh berhenti pada klarifikasi setelah informasi palsu beredar. Kita membutuhkan ekosistem ketahanan informasi yang mampu mendeteksi, memverifikasi, mengedukasi, dan melakukan de-eskalasi sebelum sebuah manipulasi informasi berkembang menjadi keresahan sosial,” ujar Fauzan.
Menurutnya, pengalaman dinamika Hari Damai Aceh pada 15 Agustus lalu harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Ketika sensitivitas sosial dan politik bertemu dengan kecepatan distribusi informasi digital, sebuah narasi yang belum terverifikasi dapat memperbesar ketegangan jauh lebih cepat daripada kemampuan institusi untuk memberikan klarifikasi.
Karena itu, Fauzan mendorong Polri, khususnya Polda Aceh, bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mulai membangun pendekatan digital security yang lebih luas. Fokusnya tidak hanya pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga membangun digital resilience masyarakat.
“Polri tidak mungkin bekerja sendirian. Komdigi, kepolisian, pemerintah daerah, media, kampus, komunitas teknologi dan masyarakat sipil perlu berada dalam satu ekosistem. Tantangannya bukan lagi sekadar fake news, tetapi sudah bergerak ke synthetic media, impersonation, dan political provocation,” katanya.
Fauzan menyebut pengalaman mengikuti kursus e-democracy dan ekosistem kebijakan publik digital di Estonia pada 2019, atas dukungan Citizen OS Foundation yang berkantor di Tallinn, memberikan perspektif bahwa transformasi digital negara tidak cukup hanya dengan mendigitalisasi layanan pemerintahan.
“Pelajaran Estonia bagi saya adalah bahwa teknologi pada akhirnya bukan tujuan. Ia harus menjadi infrastruktur untuk memperkuat kualitas demokrasi dan kepercayaan publik. Negara membutuhkan warga yang memiliki digital agency: mampu mencari, menilai, memverifikasi, dan menggunakan informasi secara kritis,” ujarnya.
Dalam konteks Aceh, lanjut Fauzan, masyarakat harus ditempatkan bukan sekadar sebagai konsumen informasi, tetapi sebagai aktor dalam ekosistem ketahanan informasi. Dengan kemampuan tersebut, masyarakat dapat menjadi lapisan pertama pertahanan sosial ketika muncul informasi yang manipulatif.
MFF Syndicate mengusulkan empat agenda yang dapat dikembangkan bersama Polri dan Komdigi: digital literacy, early warning, rapid verification, dan digital peacebuilding.
“Pengalaman 15 Agustus mengajarkan bahwa menjaga perdamaian Aceh pada era digital juga berarti menjaga ruang informasinya. Polisi perlu semakin adaptif terhadap ancaman berbasis AI, sementara pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang cepat, transparan, dan dipercaya masyarakat,” kata Fauzan.
MFF Syndicate, menurutnya, sedang mengembangkan gagasan Digital Society untuk Ketahanan Sosial Aceh, yakni pendekatan yang menghubungkan literasi digital, partisipasi warga, verifikasi informasi, keterbukaan institusi, dan kemampuan de-eskalasi di ruang digital.
“Keamanan Aceh ke depan tidak cukup hanya diukur dari apakah jalanan aman. Kita juga perlu bertanya apakah masyarakat memiliki informasi yang dapat dipercaya dan cukup tangguh menghadapi manipulasi digital,” ujar Fauzan.
Ia menegaskan, tujuan akhirnya bukan membatasi kebebasan masyarakat berbicara, melainkan memastikan kebebasan tersebut berjalan bersama tanggung jawab informasi.
“Aceh tidak membutuhkan masyarakat yang takut berbicara. Aceh membutuhkan masyarakat yang bebas berbicara, tetapi tidak mudah dimanipulasi. Di era AI, ketahanan informasi adalah bagian dari ketahanan sosial dan perdamaian Aceh,” pungkasnya.
Tentang MFF Syndicate
MFF Syndicate merupakan inisiatif kajian dan advokasi kebijakan publik yang berfokus pada isu tata kelola pemerintahan, ekonomi & investasi, kepemudaan, transformasi digital, dan ketahanan sosial Aceh.