Nagan Raya, Mediakontras.id | Hubungan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang dengan IPELMASRA Banda Aceh memanas. Di tengah polemik rencana tambang, warga secara tegas meminta organisasi mahasiswa tersebut mencabut pernyataan sikapnya karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat serta berbeda dari tradisi perjuangan IPELMASRA yang selama ini dikenal berada di garis depan membela kepentingan rakyat.
Kekecewaan itu memuncak seiring rencana penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah mereka. Warga mendesak IPELMASRA segera mencabut pernyataan sikap organisasi terkait tambang yang dinilai abu-abu dan tidak tegas berpihak pada masyarakat.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai kepengurusan saat ini belum mampu merespons aspirasi warga secara jelas. Sikap organisasi dianggap tidak konsisten dan mendua dalam mengambil posisi, berbeda jauh dengan kepengurusan sebelumnya yang dikenal dekat dan menyatu dengan warga akar rumput.
Tokoh pemuda Beutong Ateuh Banggalang, Ismik, mengenang masa ketika hubungan mahasiswa dan masyarakat berjalan erat tanpa sekat. Pada era kepemimpinan Ketua Mutawali, mahasiswa dikenal aktif, humanis, dan komunikatif dalam membangun hubungan sosial dengan warga.
Hal serupa terjadi pada masa kepengurusan Jabal Abdul Salam. Keterlibatan mahasiswa dalam isu masyarakat dirasakan nyata. Mahasiswa membangun posko belajar daring bagi pelajar Beutong Ateuh Banggalang sebagai bentuk dukungan akses pendidikan di wilayah terbatas infrastruktur. Mereka juga mengadvokasi pembangunan menara telekomunikasi yang akhirnya terealisasi, sehingga membuka akses komunikasi masyarakat pedalaman.
Lebih jauh, pada masa Mutawali, gerakan penolakan rencana tambang PT Emas Mineral Murni (PT EMM) tahun 2019 menguat bersama masyarakat Beutong. Gerakan itu meluas melibatkan mahasiswa Aceh, mahasiswa Indonesia, hingga elemen masyarakat sipil di tingkat nasional dan internasional. Perjuangan itu berlanjut hingga ke Mahkamah Agung (MA) dan dimenangkan masyarakat.
“Perjuangan itu bukan milik satu orang, tetapi gerakan bersama,” ujar Ismik. Ia menegaskan, semangat keberpihakan kepada masyarakat harus tetap menjadi prinsip utama organisasi mahasiswa dalam menyikapi rencana IUP di wilayah tersebut.
Sorotan juga datang dari internal organisasi. Wakil Ketua I IPELMASRA Banda Aceh, Teungku Syah Maulana Hilal, mengaku kecewa terhadap pola pengambilan keputusan ketua dalam merespons rencana IUP di Beutong Ateuh Banggalang.
Ia menilai sejumlah agenda, termasuk dialog bersama pemerintah daerah pada 7 Juni 2026 di Moorden Coffee, Pango, tidak dilakukan transparan dan tidak melibatkan seluruh pengurus.
“Tidak ada komunikasi menyeluruh dengan seluruh pengurus,” ujarnya. Hilal juga menyoroti keterlibatan peserta forum yang dinilai tidak merepresentasikan keseluruhan mahasiswa Nagan Raya.
Bukan Menolak Pembangunan. Para tokoh menegaskan, kritik terhadap sikap IPELMASRA maupun penolakan tambang tidak boleh disalahartikan sebagai penolakan pembangunan daerah.
“Jangan disimpulkan masyarakat Beutong yang menolak tambang itu tidak ingin Nagan Raya berkembang. Mereka mendukung karena peduli terhadap Beutong dan masa depan daerah ini,” kata tokoh masyarakat Rusli.
Tgk Malikul Aziz menambahkan, investasi pada prinsipnya dapat diterima selama memberi manfaat bagi masyarakat. Namun untuk sektor pertambangan, ia menekankan perlunya skema yang berpihak kepada warga, salah satunya melalui koperasi tambang rakyat yang dikelola masyarakat setempat.
Menurutnya, persoalan IUP ini tidak semata soal ekonomi, tetapi menyangkut harga diri masyarakat, kelestarian lingkungan, serta masa depan generasi Nagan Raya.
Sebagai catatan, meski IUP disebut telah diterbitkan, hingga kini belum ada aktivitas eksploitasi di lapangan. Kegiatan masih berada pada tahap awal.
Desakan Cabut Pernyataan Sikap. Ismik mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggiring opini mahasiswa maupun masyarakat untuk mendukung rencana IUP di Beutong Ateuh Banggalang. Sementara itu, tokoh masyarakat Tgk. Diwa Pawang Uteun kembali menegaskan penolakan warga terhadap rencana tambang di wilayah tersebut.
“Jangan ganggu ruang hidup kami dengan aktivitas tambang. Tanah ini sudah cukup memberi kami kehidupan,” tegasnya.
Di Beutong Ateuh Banggalang, hutan bukan sekadar hamparan pepohonan, sungai bukan hanya aliran air, dan tanah bukan semata ruang untuk dieksploitasi. Bagi masyarakat setempat, semuanya adalah bagian dari kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari tanah itulah mereka bertani, berburu, mengambil hasil hutan, membesarkan anak-anak, dan menjaga identitas kampung mereka.
Karena itu, ketika wacana tambang kembali mencuat, yang muncul bukan hanya perdebatan tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kegelisahan tentang masa depan ruang hidup yang selama ini mereka jaga. Di tengah situasi tersebut, masyarakat berharap suara mereka tidak tenggelam oleh kepentingan apa pun, termasuk oleh lembaga yang selama ini dianggap lahir dari rahim rakyat sendiri.
Bagi sebagian warga, IPELMASRA bukan sekadar organisasi mahasiswa. Ia adalah representasi anak-anak Nagan Raya yang dahulu hadir di tengah masyarakat, mendengar keluh kesah warga, dan berdiri bersama mereka dalam berbagai perjuangan. Kini, harapan yang sama kembali dititipkan. Sebab bagi masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, pembangunan yang baik bukan hanya soal seberapa besar investasi yang masuk, tetapi juga tentang bagaimana tanah, lingkungan, dan kehidupan yang mereka warisi tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.
