MediaKontras.id | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kota Langsa, Fadli, memberikan penjelasan terkait belum terealisasinya kegiatan pengadaan RPPJ Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran sebesar Rp184.191.000.
Fadli menegaskan, belum dilaksanakannya kegiatan tersebut bukan disebabkan oleh adanya penyimpangan ataupun tindak pidana korupsi, melainkan karena sejumlah kendala administratif dan perubahan kebijakan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, kegiatan pengadaan RPPJ yang sebelumnya telah masuk dalam perencanaan anggaran pergeseran mengalami penundaan. Dalam prosesnya, pemerintah daerah juga melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga pelaksanaan kegiatan harus menunggu kepastian dan pengesahan anggaran.
“Kalau pengesahannya sudah keluar, maka kegiatan akan dilaksanakan. Artinya, bukan tidak dilaksanakan, tetapi masih menunggu proses pengesahan anggaran,” terang Fadli kepada sejumlah wartawan, Senin, 9 November 2026 di kantornya.
Ia juga menjelaskan, kendala lainnya berkaitan dengan pergantian Pengguna Anggaran (PA) dari Nazaruddin kepada Hendri Seonandar. Perubahan tersebut turut memerlukan penyesuaian administrasi, termasuk pembaruan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Karena itu, penayangan informasi kegiatan dalam SiRUP nantinya juga akan diperbarui sesuai dengan perubahan dan perkembangan administrasi pengadaan.
“Tidak benar adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tersebut, karena sampai saat ini pengadaan belum direalisasikan oleh dinas,” tegasnya.
Fadli turut meluruskan pemahaman mengenai keberadaan kegiatan dalam SiRUP. Menurutnya, SiRUP merupakan instrumen keterbukaan informasi dan kewajiban pengumuman rencana umum pengadaan oleh setiap perangkat daerah, bukan menjadi indikator bahwa seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya telah dilaksanakan atau direalisasikan.
“Hal ini penting kita luruskan agar publik juga memahami ketentuan yang berlaku. Pengumuman dalam SiRUP merupakan bagian dari perencanaan pengadaan, bukan bukti bahwa kegiatan tersebut sudah terealisasi,” ujarnya.
Senada dengan PPK, Sekretaris DLHP Kota Langsa, Nazaruddin, SE, menyampaikan bahwa penjelasan Fadli merupakan kondisi faktual yang terjadi dalam proses pengadaan RPPJ Tahun Anggaran 2026 senilai Rp184.191.000 tersebut.
Ia menegaskan, belum adanya realisasi kegiatan bukan berarti terdapat penyimpangan anggaran. Sebaliknya, pelaksanaan pengadaan memang belum dapat dilakukan karena adanya sejumlah perubahan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Tidak adanya tindak korupsi atas nomenklatur itu karena memang belum dilaksanakan akibat adanya perubahan,” ujarnya.
Nazaruddin menggarisbawahi bahwa penundaan tersebut berkaitan dengan perampingan OPD, perubahan anggaran, serta pergantian Pengguna Anggaran (PA). Seluruh tahapan tersebut membutuhkan penyesuaian administratif sebelum kegiatan dapat dilaksanakan.
Oleh sebab itu, ia berharap persoalan ini dapat dipahami secara proporsional dan tidak berkembang menjadi opini yang tidak didukung oleh fakta maupun tahapan administrasi yang sebenarnya.
“Kita berharap persoalan ini menjadi jelas (clear) dan jangan sampai muncul opini yang tidak mendasar,” pungkasnya. [ian]