MediaKontras.id | Sikap kesatria, kebesaran hati, dan kelapangan dada dalam menghadapi dinamika politik nasional merupakan nilai penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disoroti Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, SH, MH, M.Pd, menyikapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia di tengah menguatnya dinamika politik di Gedung DPR RI.
Menurut Muzakkir, apabila pengunduran diri tersebut telah resmi dan terkonfirmasi, langkah itu patut dipandang sebagai keputusan besar yang membutuhkan keberanian politik, kematangan sikap, serta kesadaran untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Sikap kesatria bukan hanya ditunjukkan ketika seseorang berada di puncak kekuasaan, tetapi juga ketika memiliki kebesaran hati untuk mengambil keputusan sulit demi menjaga kepentingan yang lebih besar. Inilah nilai kedewasaan dalam berdemokrasi,” ungkap Prof. Muzakkir.
Mantan Staf Ahli DPR RI Jakarta tersebut menilai, dinamika politik yang berkembang terkait wacana penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR RI terhadap persoalan yang menyeret nama Gibran telah menjadi perhatian luas masyarakat.
Ia berpandangan, setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusi, supremasi hukum, dan prinsip demokrasi yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang ditempatkan di atas hukum, tetapi juga tidak boleh ada proses politik yang mengabaikan keadilan.
Lebih lanjut, mantan Ketua Bidang Politik DPP KNPI Jakarta itu mengatakan, dinamika tersebut dapat menjadi catatan sejarah sekaligus pelajaran berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia.
“Bangsa ini membutuhkan keteladanan dalam berpolitik. Jabatan adalah amanah, bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan mengorbankan persatuan dan kepentingan negara. Kedewasaan seorang pemimpin justru terlihat dari bagaimana ia menyikapi tekanan, kritik, dan ujian politik,” tegasnya.
Prof Muzakkir juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri, tidak memperkeruh suasana, serta menghindari polarisasi politik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus tetap mendapatkan ruang dan dukungan untuk menjalankan agenda pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta melakukan evaluasi terhadap jajaran kabinet berdasarkan kapasitas, integritas, dan kinerja.
Ia menegaskan, penataan kabinet harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar pergantian figur atau kepentingan politik kelompok tertentu.
“Sudah saatnya seluruh energi bangsa diarahkan untuk membangun Indonesia. Jangan sampai dinamika politik justru menghambat pembangunan dan mengorbankan kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo harus memiliki keleluasaan menata pemerintahan yang bersih, kuat, profesional, dan benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Di penghujung pernyataannya, Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa tersebut mengajak seluruh masyarakat Indonesia menyikapi perkembangan politik nasional dengan kepala dingin dan hati lapang.
Baginya, kehormatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kuatnya kekuasaan, tetapi juga dari tegaknya hukum, kematangan demokrasi, serta kesediaan para pemimpinnya mengutamakan kepentingan negara.
“Siapa pun yang memegang kekuasaan, semuanya harus tunduk pada konstitusi. Kita harus menghormati setiap keputusan yang diambil melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan. Jangan lagi ada pertentangan yang berkepanjangan. Indonesia harus melangkah maju, bersatu, dan bermartabat,” pungkas Prof. Muzakkir. [ian]