Nasional, MediaKontras.id | Penghentian penyidikan sengketa tanah di Manado, Sulawesi Utara, berbuntut pengaduan etik terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi. Penasihat hukum John Hamenda, DR. Santrawan Paparang, S.H., M.H., M.Kn., melaporkan pejabat tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri atas dugaan permintaan dana miliaran rupiah dalam proses penanganan perkara.
Pengaduan itu disampaikan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Laporan tersebut telah diterima dan tercatat dalam Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/2026111201036.
Santrawan meminta Propam menelusuri dugaan permintaan dana operasional sebesar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar yang, menurut pengakuan kliennya, muncul dalam komunikasi terkait penanganan laporan polisi milik John Hamenda.
Persoalan ini menjadi sorotan karena laporan tersebut kemudian berujung pada penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 20 Oktober 2026. Pihak pelapor menduga terdapat keterkaitan antara permintaan dana yang tidak dipenuhi dengan keputusan penghentian penyidikan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian.
Dugaan Permintaan Dana Sebelum SP3
Berdasarkan keterangan John kepada tim penasihat hukum, dugaan permintaan dana itu terjadi sekitar Agustus 2025. Saat itu, John mengaku menghadap Kombes Pol Suryadi untuk menanyakan perkembangan laporan polisi yang sedang ditangani.
http://santrawan-paparang-adukan-dirkrimum-polda-sulut-propam
Dalam pertemuan tersebut, John mengaku diminta menyediakan dana Rp5 miliar hingga Rp10 miliar agar perkara yang ditanganinya tidak dihentikan melalui penerbitan SP3. Ia juga menyebut permintaan tersebut disampaikan lebih dari satu kali.
John mengaku tidak sanggup memenuhi permintaan itu.
Persoalan kemudian mengarah pada terbitnya surat penghentian penyidikan Nomor B/882/X/RES.1.9/2026/Dit Reskrimum tertanggal 20 Oktober 2026.
Pihak John mempertanyakan dasar penghentian penyidikan tersebut dan menduga keputusan itu memiliki kaitan dengan tidak terpenuhinya permintaan dana. Meski demikian, hubungan antara kedua peristiwa tersebut belum terbukti dan perlu diuji melalui pemeriksaan terhadap dokumen, komunikasi, serta keterangan pihak-pihak terkait.
“Yang harus diperiksa bukan hanya penerbitan SP3, tetapi seluruh rangkaian peristiwa sebelumnya. Apakah benar ada permintaan uang, siapa yang menyampaikan, apa kepentingannya, dan apakah ada kaitannya dengan keputusan penghentian penyidikan,” kata Santrawan.
Ia meminta Propam tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, melainkan menelusuri substansi pengaduan secara menyeluruh.
Legalitas SP3 dan Putusan Praperadilan Dipersoalkan
Pengaduan tersebut memuat dua persoalan utama. Pertama, dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kedua, dasar hukum serta prosedur penerbitan SP3 yang dinilai perlu diperiksa.
Santrawan meminta Propam menelusuri dugaan permintaan dana apabila berkaitan dengan penggunaan kewenangan penyidikan. Sementara itu, aspek legalitas penghentian penyidikan perlu diuji berdasarkan dokumen perkara dan ketentuan hukum acara pidana.
“Jabatan penyidik merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang, bukan ruang untuk kepentingan pribadi. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diuji melalui mekanisme hukum dan etik yang tersedia,” ujarnya.
Tim penasihat hukum John juga mendasarkan argumentasinya pada dua putusan praperadilan Pengadilan Negeri Manado.
Pertama, Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2025/PN.Manado tertanggal 5 Maret 2025. Menurut pihak John, putusan tersebut menyatakan penghentian penyidikan sebelumnya tidak sah dan memerintahkan agar penyidikan dilanjutkan.
Kedua, Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2025/PN.Mdo tertanggal 1 September 2025 yang berkaitan dengan persoalan penyitaan dalam proses penyidikan.
Santrawan menilai putusan kedua tidak memuat perintah penghentian penyidikan terhadap laporan polisi milik John Hamenda.
Atas dasar itu, ia meminta Propam memeriksa apakah penerbitan SP3 pada 20 Oktober 2026 telah mempertimbangkan objek perkara, pertimbangan hukum, serta amar putusan praperadilan sebelumnya.
“Kami meminta setiap putusan pengadilan dibaca berdasarkan objek, pertimbangan hukum, dan amar putusannya. Seluruhnya harus diuji secara objektif,” kata Santrawan.
Sengketa Dua Bidang Tanah Bernilai Rp600 Miliar
Perkara yang dikawal Santrawan berkaitan dengan dua bidang tanah di Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.
John mengklaim sebagai pemilik tanah dengan luas keseluruhan 52.651 meter persegi. Klaim tersebut didasarkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3788 seluas 36.560 meter persegi dan SHM Nomor 3789 seluas 16.091 meter persegi.
Menurut pihak John, nilai kedua bidang tanah tersebut diperkirakan mencapai sedikitnya Rp600 miliar.
Dalam kronologi yang disampaikan kepada aparat penegak hukum, John menyebut telah merencanakan pembangunan proyek Mall Manado Square sejak 2003. Ia juga mengaku menerima pembayaran panjar pembelian kios sebesar Rp41 miliar.
Selain itu, pihak John mempersoalkan sejumlah dokumen pengikatan jual beli dan peralihan hak atas tanah yang menurut mereka dilakukan tanpa persetujuan.
Salah satu dokumen yang dipersoalkan ialah Akta Pelunasan atas Peralihan Hak Nomor 07 tertanggal 25 Oktober 2013. Dokumen tersebut mencantumkan nilai transaksi sekitar Rp50 miliar sebelum pengurangan pajak dan biaya lainnya.
Klaim kepemilikan, dugaan peralihan hak, serta nilai transaksi tersebut merupakan keterangan dari pihak John yang masih memerlukan pengujian berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Minta Propam Periksa dan Bareskrim Ambil Alih Perkara
Melalui pengaduan tersebut, Santrawan meminta Kapolri memberikan perhatian terhadap penanganan perkara. Ia mendesak Kadiv Propam, Karo Paminal, dan Karo Wabprof Divpropam Polri melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap materi pengaduan.
Ia juga meminta dilakukan evaluasi terhadap jabatan pejabat yang dilaporkan selama proses pemeriksaan. Apabila pelanggaran berat terbukti, Santrawan meminta sanksi dijatuhkan sesuai ketentuan, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) apabila memenuhi persyaratan.
Selain pemeriksaan etik, ia meminta Bareskrim Mabes Polri mengambil alih penanganan laporan polisi John Hamenda. Langkah tersebut dinilai perlu untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan kepastian hukum.
Menurut Santrawan, pemeriksaan etik dan pengujian aspek pidana harus berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
“Pengaduan ini bukan untuk membangun opini atau menghakimi seseorang. Kami meminta mekanisme hukum bekerja. Jika tidak ada pelanggaran, hasil pemeriksaan harus menjelaskan hal itu. Namun, jika ditemukan pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai hukum,” ujarnya.
Propam Diuji Menindaklanjuti Pengaduan
Diterimanya pengaduan tersebut menjadi pintu masuk bagi Propam untuk menelaah dan menindaklanjuti materi laporan sesuai kewenangannya.
Setidaknya terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan kejelasan: kebenaran dugaan permintaan dana, kronologi komunikasi antara pihak-pihak terkait, dasar penerbitan SP3, serta kesesuaian proses penyidikan dengan putusan praperadilan.
Pengaduan ini juga menguji komitmen pengawasan internal Polri dalam memastikan kewenangan penyidikan dijalankan sesuai hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Pejabat yang dilaporkan memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Namun, pengaduan yang telah diterima secara resmi juga perlu ditindaklanjuti secara objektif, profesional, dan transparan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata tentang sengketa kepemilikan tanah atau penghentian penyidikan. Lebih jauh, publik menunggu bagaimana institusi kepolisian memastikan setiap kewenangan yang diberikan undang-undang tidak disalahgunakan dan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara terbuka sesuai mekanisme hukum.