Jakarta, MediaKontras.id | Polemik mengenai aksi teatrikal dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik. Perdebatan mencuat setelah Fraksi PSI DKI Jakarta merespons teguran pimpinan DPRD terkait gaya penyampaian pandangan umum yang dinilai menyerupai pertunjukan teatrikal di ruang sidang resmi.
Situasi tersebut memunculkan diskursus lebih luas mengenai batas antara kreativitas komunikasi politik dan etika dalam forum kelembagaan negara. Di tengah meningkatnya kecenderungan politik visual dan konten digital, ruang sidang DPRD dinilai tetap harus menjaga wibawa sebagai tempat pembahasan kebijakan publik yang substantif.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan bahwa forum Paripurna memiliki tata nilai dan etika yang perlu dijaga bersama oleh seluruh anggota dewan.
“Tidak ada yang melarang penyampaian aspirasi atau kreativitas komunikasi politik. Tapi Paripurna DPRD adalah forum resmi lembaga negara daerah yang harus dijaga marwah dan kewibawaannya. Jangan sampai substansi penting untuk rakyat malah tenggelam karena aksi teatrikal,” ujar Wibi.
Menurutnya, masyarakat Jakarta saat ini lebih membutuhkan kualitas gagasan, solusi konkret, serta pembahasan kebijakan yang serius dibanding sekadar pendekatan komunikasi yang bersifat sensasional.
Ia menilai, dinamika politik yang sehat seharusnya tetap menempatkan substansi kebijakan sebagai prioritas utama, terlebih dalam forum resmi yang menyangkut kepentingan publik secara luas.
“Kalau semua dibawa ke pola gimmick dan dramatisasi, lama-lama sidang resmi kehilangan esensi dan kewibawaannya. Kritik boleh, ekspresi boleh, tapi tetap harus proporsional dan menghormati forum,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa teguran pimpinan DPRD bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan sebagai upaya menjaga ketertiban persidangan dan marwah institusi legislatif daerah.
Di tengah era komunikasi politik yang semakin digital dan kompetitif, perdebatan mengenai gaya penyampaian pesan politik memang menjadi bagian dari dinamika demokrasi modern. Namun sejumlah kalangan menilai bahwa forum Paripurna tetap perlu diposisikan sebagai ruang deliberasi yang mengedepankan argumentasi, kualitas kebijakan, dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pencitraan politik sesaat.
Peristiwa ini pun kembali mengingatkan bahwa publik tidak hanya menilai bagaimana sebuah pesan disampaikan, tetapi juga seberapa besar substansi dan solusi yang benar-benar ditawarkan kepada masyarakat.
