Banda Aceh, MediaKontras.id | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta Pemerintah Aceh mengambil peran aktif dalam mendorong investigasi dan kepastian hukum atas bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi pada 4 November 2026.
Desakan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Komnas HAM RI dan jajaran Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026). Pertemuan itu membahas penanganan pascainsiden yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, termasuk upaya memastikan keadilan serta pemulihan hak-hak korban.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, menegaskan bahwa peristiwa di Pidie tidak dapat dipandang sebagai insiden tunggal. Menurutnya, terdapat persoalan sosial, hukum, dan politik yang perlu ditelusuri sebagai bagian dari akar permasalahan yang melatarbelakangi bentrokan tersebut.
Karena itu, ia menilai penyelesaian peristiwa tersebut membutuhkan keseriusan semua pihak, terutama pemerintah, dalam memastikan keadilan dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang terdampak.
Anis menyebutkan, terdapat dua persoalan utama yang perlu menjadi perhatian dan didorong oleh Pemerintah Aceh, yakni kepastian hukum terkait bendera Aceh serta investigasi menyeluruh terhadap peristiwa bentrokan di Pidie.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.
Selain mendorong investigasi, Komnas HAM juga menyoroti tanggung jawab terhadap pemulihan para korban. Menurut Anis, Pemerintah Aceh perlu memiliki sikap dan posisi yang jelas agar kepentingan masyarakat, terutama keluarga korban, mendapatkan perhatian dalam proses penyelesaian kasus.
Ia mengatakan, keluarga korban saat ini menantikan penyelesaian melalui jalur hukum. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengikuti perkembangan penanganan perkara, tetapi juga aktif mendorong proses investigasi yang transparan dan akuntabel.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.
Anis menegaskan, pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena itu, koordinasi antarpemangku kebijakan perlu diperkuat untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi, termasuk hak korban atas keadilan dan pemulihan.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, menyatakan bahwa berbagai saran dan masukan yang disampaikan Komnas HAM akan menjadi bahan perhatian Pemerintah Aceh.
Ia mengatakan, pemerintah akan terus memantau perkembangan penanganan peristiwa tersebut dan melaporkan hasil pertemuan kepada Gubernur serta Wakil Gubernur Aceh.
“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” pungkas Taufik.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh turut diwakili Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Syakir; Kepala Biro Hukum, Amrizal J Prang; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Munawar; serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Sementara itu, delegasi Komnas HAM RI dihadiri Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah; Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh, Cut Ernawati; serta anggota Komnas HAM Aceh, Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani.
MediaKontras.id