JAKARTA, MediaKontras.id | Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) melontarkan kritik keras terhadap praktik pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum di Indonesia yang dinilai masih bertekuk lutut di hadapan pemilik modal. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Rabu (11/11/2026), PB PII mendesak negara khususnya kepemimpinan Presiden untuk mengambil posisi tegas berpihak pada kedaulatan rakyat atau terus membiarkan negara diserap oleh kepentingan oligarki.
Ketua Umum PB PII, Amsal Alfian, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh terus-menerus bertindak diskriminatif dengan tajam ke bawah namun tumpul ketika berhadapan dengan elite kekuasaan dan pemodal besar.
“Negara tidak boleh gentar, tidak boleh lamban, apalagi tunduk pada tekanan kepentingan tertentu. Hukum tidak boleh tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul kepada pemilik modal dan mereka yang berlindung di balik kekuasaan,” tegas Amsal dalam keterangannya.
Enam Tuntutan Strategis PB PII
Melalui pernyataan sikap resmi bertajuk “Menegakkan Keadilan, Melawan Perampasan Hak Rakyat, Mengawal Kedaulatan Negara!”, PB PII merumuskan enam tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum:
1. Pengusutan Dugaan Penyadapan Ilegal dan Ancaman Makar: Mendesak penyingkapan tuntas terhadap aktor intelektual, penyandang dana, hingga eksekutor lapangan terkait dugaan intimidasi dan penyadapan ilegal yang berpotensi melumpuhkan institusi negara.
2. Pemberantasan Kejahatan Keuangan Negara: Mengusut praktik under-invoicing, transfer pricing ilegal, dan manipulasi ekspor yang diperkirakan telah menggerus keuangan negara selama lebih dari tiga dekade, serta menuntut penyitaan aset hasil tindak pidana.
3. Pembersihan Sektor Perpajakan: Evaluasi menyeluruh terhadap insentif pajak agar tidak disalahgunakan, serta tindakan tegas berupa hukum pidana dan etik bagi oknum pejabat pajak yang melakukan kolusi.
4. Penindakan Akuntabel Kasus Karhutla dan Sumber Daya Alam: Penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga menyasar beneficial owner (pemilik manfaat) dan korporasi melalui pencabutan izin usaha serta penyitaan aset.
5. Penegakan Kedaulatan Ekonomi Dagang: Mendukung penghentian ekspor gas dan peninjauan ulang komoditas vital ke negara mitra seperti Singapura demi mengutamakan pemenuhan kebutuhan energi domestik dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi.
6. Restorasi Pasal 33 UUD 1945: Mengembalikan hak penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam penuh ke tangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk pengayaan kelompok oligarki.
Siapkan Langkah Advokasi dan Dukung Tentara Pelajar
Sebagai langkah konkrit pasca-konferensi pers, PB PII menyatakan bakal beraudiensi langsung dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri guna meminta penjelasan teknis terkait isu kedaulatan dan keamanan nasional ini.
Selain isu hukum dan ekonomi, PB PII juga menyoroti penguatan ketahanan generasi muda melalui dukungan terhadap gagasan Program Tentara Pelajar.
Amsal menilai, pembinaan bersama unsur TNI penting untuk memperkuat wawasan kebangsaan, kedisiplinan, dan karakter bela negara di era pascareformasi. Namun, ia memberi catatan kritis agar pelaksanaan program tersebut tetap berada dalam koridor hukum, menghormati hak asasi anak dan pendidikan, serta terbebas dari tindakan kekerasan.
“Jika penegakan hukum hanya berhenti pada pencitraan atau tunduk kepada kepentingan pemodal, PB PII akan terus bergerak mengawal kedaulatan Indonesia,” pungkas Amsal.