Oleh M. Fauzan Febriansyah
Pendiri MFF Syndicate
Ada sesuatu yang terasa ganjil, ironis dan harus disesalkan pada peringatan 21 tahun Damai Aceh hari ini.
Di halaman Masjid Raya Baiturrahman, tempat orang berkumpul untuk zikir dan doa, suasana justru sempat tegang. Bendera Bulan Bintang dikibarkan. Teriakan “merdeka” terdengar dari tengah massa. Lalu terdengar suara letusan yang membuat suasana seketika berubah. Sampai tulisan ini dibuat, sumber dan pihak yang bertanggung jawab atas letusan tersebut belum mendapat penjelasan resmi yang memadai.
Ironis? Tentu.
Tetapi mungkin Aceh memang sedang mengirimkan pesan yang jauh lebih besar daripada sekadar selembar bendera.
Jangan buru-buru memarahi rakyat.
Sebab bendera, dalam konteks Aceh, sering kali bukan sekadar kain yang dijahit lalu dikibarkan. Ia adalah simbol ingatan, identitas, kekecewaan, dan kadang-kadang cara paling sederhana bagi orang yang merasa tidak didengar untuk berkata: “Hei, kami masih ada.”
Saya tidak sedang membenarkan tindakan yang melanggar hukum atau mengganggu ketertiban. Apalagi jika benar terjadi tindakan yang membahayakan orang lain. Damai tidak boleh dibela dengan kekerasan.
Tetapi pemerintah juga jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa semua persoalan gampang selesai hanya karena senjata telah lama diam.
Sebab senjata boleh diam, tetapi kekecewaan bisa berisik.
Di tepi kolam pemancingan Lae Kombih, Subulussalam, saya merenungkan hal itu hari ini. Dua puluh satu tahun setelah Helsinki, pertanyaan paling sederhana sebenarnya bukan lagi: “Apakah Aceh masih damai?”
Pertanyaannya: “Untuk apa damai itu, kalau kesejahteraan belum cukup terasa?”
Data BPS memberi kita alasan untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut dengan slogan. Memang, saya perlu meluruskan satu hal: hingga Agustus 2026, data kemiskinan terbaru yang dirilis BPS masih September 2025. Angkanya 12,22 persen, turun tipis dari 12,33 persen pada Maret 2025. Jadi tidak tepat mengatakan secara statistik bahwa kemiskinan Aceh “naik pada 2026”. Namun angka 12,22 persen tetap menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Sekitar 703 ribu orang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Lebih mengkhawatirkan adalah pasar kerja.
Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh mencapai 5,88 persen. Jumlah pengangguran mencapai sekitar 156,23 ribu orang. Jumlah penduduk yang bekerja justru turun 55,34 ribu orang dibanding Februari 2025, sementara pengangguran bertambah 7,43 ribu orang.
Enam puluh empat persen lebih pekerja Aceh juga masih berada di sektor informal. Maka jangan heran jika seorang sarjana pulang ke kampung membawa ijazah, tetapi tidak membawa pekerjaan.
Di titik inilah pembangunan harus berhenti sekadar menghitung berapa serapan anggaran dan proyek pemerintah yang dibangun. Pemerintah harus menghitung berapa anak muda yang mendapatkan pekerjaan, berapa usaha baru yang tumbuh, berapa investasi yang benar-benar menyerap tenaga kerja, dan berapa keluarga yang kehidupannya membaik.
Apalagi Aceh baru saja melewati bencana besar.
Pemerintah pusat dan pemerintah Aceh tentu telah bekerja keras. Bantuan logistik, hunian sementara, dana tunggu hunian, pembukaan akses jalan dan berbagai program pemulihan memang telah dilakukan. BNPB bahkan mencatat kebutuhan hunian sementara mencapai puluhan ribu unit dan pembangunan dilakukan secara bertahap.
Tetapi angka di meja pemerintah tidak selalu sama dengan pengalaman dari teras rumah korban bencana.
Bagi warga yang rumahnya belum selesai, jalan belum kembali normal, atau bantuan yang mereka tunggu datang terlambat, negara terasa hadir bukan ketika konferensi pers berlangsung, tetapi ketika kebutuhan mereka benar-benar selesai.
Di sinilah pemerintah Aceh perlu melakukan evaluasi total. Pimpinan Pemerintah Aceh hari ini menjadi pihak yang pantas ditunjuk batang hidungnya untuk bertanggung jawab. Rakyat muak. Mereka yang berkuasa terlalu sibuk memperkaya diri, memperbanyak istri dan bahkan bermain intrik sikut kanan kiri di dalam birokrasi sendiri. Harus ada evaluasi total.
Bukan sekedar evaluasi kosmetik. Bukan evaluasi seperti yang sudah-sudah. Evaluasi sekadar rapat, foto bersama, lalu membuat spanduk baru untuk peringatan tahun depan.
Evaluasi tentang apa yang sesungguhnya telah diberikan oleh perdamaian kepada rakyat Aceh. Sebab damai seharusnya bukan hanya absennya suara tembakan dan tercapainya kesepakatan.
Damai adalah ketika anak muda tidak perlu berteriak “merdeka” karena merasa masa depannya buntu. Damai adalah ketika seorang sarjana tidak melihat ijazahnya sebagai surat keterangan pernah kuliah. Damai adalah ketika korban bencana tidak harus berulang kali mengetuk pintu pemerintah untuk mendapatkan rumah.
Damai adalah ketika petani, nelayan, buruh, pedagang kecil dan pengusaha muda merasa bahwa pembangunan Aceh juga sedang membangun hidup mereka. Dan mungkin, inilah makna paling penting dari peristiwa hari ini.
Jangan salahkan rakyat semata.
Dengarkan kemarahannya. Baca kegelisahannya. Periksa datanya. Karena bendera yang berkibar mungkin bisa diturunkan. Teriakan bisa diredam. Kerumunan bisa dibubarkan.
Tetapi jika akar kekecewaannya tidak diselesaikan, ia akan tumbuh lagi dalam bentuk yang lain. Hari ini saya duduk di tepi Lae Kombih, jauh dari hiruk-pikuk Banda Aceh. Air mengalir pelan. Saya hanya bisa menatap mata kail didalam jernihnya air. Lele, ikan mas dan ikan nila mengitari dan berputar kesana kemari. Hanya karena umpan tidak disambar ikan-ikan, akhirnya saya memeriksa kabar berita dari ponsel. Dan siar video “dinamika” Zikir akbar yang ternodai entah dari provokator atau motif lain di Masjid Raya Baiturrahman yang beredar, sama sekali bukan kabar gembira. Saya sesali itu.
Akhirnya, joran saya tinggalkan. Saya memilih menumpahkan isi kepala dan gelisah hati yang disulut kopi yang mulai dingin. Dari tempat seperti ini makna damai kembali direnungkan. Damai Aceh jangan diwariskan sebagai cerita sejarah kepada anak-anak kita.
Wariskanlah sebagai kehidupan yang lebih baik.
Sebab setelah 21 tahun, rakyat Aceh berhak mendapatkan lebih dari sekadar kenangan bahwa perang telah selesai. Perdamaian akan terus kita jaga dan rawat sepenuh upaya. Tapi rakyat juga berhak merasakan bahwa perdamaian benar-benar bekerja.
Damai adalah ketika tak ada lagi alasan bagi seorang anak Aceh untuk merasa bahwa masa depannya harus diperjuangkan dengan kemarahan. Sebab pada akhirnya, perdamaian yang paling indah bukanlah perdamaian yang membuat senjata berhenti berbunyi, melainkan perdamaian yang membuat seorang ibu bisa tidur tanpa cemas, seorang ayah pulang membawa penghasilan, dan seorang anak muda bangun pagi dengan keyakinan bahwa Aceh masih menyediakan tempat bagi masa depannya.