Oleh Dr. Ir. Surya Darma, MBA
(Ketua Majelis Adat Aceh/MAA Jakarta/Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies/ICRES)
Peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21 yang diwarnai oleh riak kericuhan di Kota Banda Aceh menjadi momen evaluasi yang mendalam. Peristiwa ini menunjukkan betapa berharganya nilai perdamaian yang telah diperjuangkan sejak Kesepakatan Helsinki 2005, sekaligus mengingatkan semua pihak bahwa merawat perdamaian adalah proses yang berkelanjutan.
Peringatan HDA seharusnya menjadi ruang refleksi bersama atas perjalanan 21 tahun perdamaian Aceh. Terjadinya insendensial kericuhan di Banda Aceh tidak boleh serta-merta mengerdilkan capaian perdamaian yang telah dibangun. Namun, peristiwa tersebut menjadi alarm penting bahwa ada aspirasi, kekecewaan, atau komunikasi publik yang belum sepenuhnya terserap oleh pemerintah.
Perdamaian bukan sekadar ketiadaan konflik bersenjata, melainkan hadirnya keadilan sosial, kesejahteraan, dan ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Bagi Pemerintah Aceh: Insiden ini perlu disikapi dengan kepala dingin dan jiwa besar. Alih-alih merespons secara reaktif, pemerintah sebaiknya menjadikan momentum ini untuk memperkuat keterbukaan komunikasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara lebih substantif, khususnya isu kesejahteraan dan pemenuhan komitmen perdamaian.
Bagi Masyarakat & Elemen Sipil: Kebebasan menyampaikan pendapat dan memperjuangkan hak adalah hal yang dilindungi, namun menjaga ketertiban umum dan simbol-simbol perdamaian adalah tanggung jawab bersama. Kericuhan hanya akan merugikan citra Aceh yang sedang berbenah.
Mengingatkan pentingnya percepatan pemenuhan hak-hak mantan kombatan, korban konflik, dan masyarakat terdampak agar reintegrasi berjalan tuntas.
Pentingnya Ruang Dialog Inklusif Mencegah potensi gesekan dengan membuka saluran komunikasi yang berkala antara pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda, dan elemen sipil.
Generasi muda perlu terus diingatkan betapa mahal harga sebuah perdamaian, sehingga nilai merawat kedamaian tertanam kuat. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat dalam mengelola dinamika massa dan penyampaian aspirasi publik secara kondusif.