Oleh: Dr. Al Chaidar Abdurrahman Puteh
Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh, Aceh.
Dalam beberapa bulan terakhir, publik Indonesia menyaksikan fenomena menarik dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di satu sisi, ia tampil sebagai figur “bapak bangsa” yang lembut menari, bercanda, memeluk anak-anak, dan berbicara tentang kasih sayang. Namun di sisi lain, ia tetap mempertahankan persona lamanya sebagai jenderal yang tegas, berbicara tentang ancaman, stabilitas, dan kekuatan negara.
Bagi sebagian orang, situasi ini dianggap sebagai kontradiksi politik. Namun dalam perspektif antropologi, paradoks semacam itu bukan sekadar ketidakkonsistenan. Ia justru dapat dibaca sebagai mekanisme sosial dan simbolik dalam produksi legitimasi kekuasaan. Untuk memahami fenomena ini, setidaknya terdapat tiga lensa antropologis yang relevan social drama dari Victor Turner, konsep habitus dari Pierre Bourdieu, dan gagasan theatre state dari Clifford Geertz.
Ketiganya membantu kita memahami bahwa paradoks bukan sekadar anomali, melainkan bagian dari cara kekuasaan bekerja dalam politik modern Indonesia.
Drama Politik dan Dua Wajah Prabowo
Victor Turner melihat kehidupan sosial sebagai sebuah social drama rangkaian ketegangan, krisis, dan resolusi yang dipertontonkan di ruang publik. Dalam kerangka ini, dua wajah Prabowo bukanlah kejanggalan, melainkan bagian dari dramaturgi politik yang memobilisasi emosi kolektif masyarakat.
Prabowo tampil sebagai pemimpin yang bisa lembut sekaligus keras. Ia menari di panggung kampanye, tetapi juga berbicara mengenai ancaman disintegrasi. Ia memeluk anak-anak, namun pada saat yang sama menekankan pentingnya disiplin dan stabilitas negara. Dua persona ini menciptakan ketegangan dramatik yang membuat publik terus terhubung secara emosional.
Dalam perspektif Turner, paradoks justru memperkuat daya tarik seorang pemimpin. Ia dapat tampil berbeda bagi kelompok yang berbeda tegas bagi mereka yang mendambakan stabilitas, tetapi hangat bagi masyarakat yang menginginkan kedekatan emosional. Politik, pada akhirnya, berubah menjadi panggung yang mempertemukan nostalgia militeristik, harapan paternalistik, dan ketidakpastian demokrasi.
Habitus Militer dalam Arena Demokrasi
Pierre Bourdieu menawarkan konsep habitus untuk membaca fenomena ini. Habitus adalah pola pikir, disposisi, dan cara bertindak yang terbentuk melalui pengalaman hidup seseorang. Dalam konteks Prabowo, habitus tersebut dibentuk oleh dunia militer-oleh struktur komando, logika hierarki, dan budaya disiplin.
Habitus ini kemudian dibawa ke arena politik dan menjadi modal simbolik yang kuat. Dalam politik Indonesia, citra militer sering diterjemahkan sebagai simbol ketegasan, efisiensi, dan stabilitas. Namun demokrasi menuntut prinsip yang berbeda: transparansi, partisipasi, deliberasi, dan akuntabilitas.
Di sinilah paradoks itu muncul. Prabowo membawa habitus militer ke dalam arena demokrasi yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan logika militeristik. Ketegangan tersebut tampak dalam sejumlah kebijakan, mulai dari kecenderungan remiliterisasi ruang sipil, penempatan perwira aktif dalam jabatan sipil, hingga ekspansi struktur komando teritorial.
Paradoksnya, upaya memperkuat negara demokratis justru dilakukan melalui pendekatan yang berpotensi mempersempit ruang demokrasi itu sendiri.
Namun dalam pandangan Bourdieu, paradoks bukanlah kelemahan. Ia justru merupakan strategi adaptasi. Prabowo menggunakan habitus militer untuk membangun legitimasi, retorika demokrasi untuk memperoleh penerimaan publik, dan populisme untuk memperluas basis dukungan politiknya.
Negara Teater dan Politik Simbolik
Clifford Geertz memberikan lensa lain melalui konsep theatre state atau negara teater. Dalam gagasan ini, legitimasi kekuasaan dibangun bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui simbol, ritual, dan pertunjukan politik.
Prabowo tampak memahami logika tersebut dengan sangat baik. Ia menari di panggung, mengenakan pakaian adat, mengutip sejarah nasional, dan menampilkan gestur keakraban dengan rakyat. Semua itu merupakan bagian dari politik simbolik yang membangun citra pemimpin yang dekat, kuat, dan berwibawa.
Namun di balik simbolisme itu, paradoks kembali muncul. Simbol nasionalisme tidak selalu sejalan dengan kebijakan luar negeri yang pragmatis. Simbol demokrasi tidak selalu berjalan beriringan dengan kecenderungan remiliterisasi. Simbol kerakyatan pun tidak selalu identik dengan kebijakan yang berpihak sepenuhnya pada masyarakat bawah.
Dalam kerangka Geertz, paradoks semacam ini bukan kesalahan politik, melainkan mekanisme produksi legitimasi. Narasi tentang anti-kolonialisme, ancaman disintegrasi, dan pentingnya stabilitas berfungsi sebagai ritual simbolik yang memperkuat posisi Prabowo sebagai pusat representasi negara.
Ia tidak hanya memerintah negara, tetapi juga dipertontonkan sebagai simbol negara itu sendiri.
Paradoks sebagai Mekanisme Kekuasaan
Jika pemikiran Turner, Bourdieu, dan Geertz digabungkan, maka terlihat bahwa paradoks Prabowo bukan sekadar kontradiksi personal, melainkan mekanisme kekuasaan yang bekerja secara simultan.
Ia memobilisasi emosi publik melalui drama sosial ala Turner. Ia menavigasi ketegangan antara habitus militer dan arena demokrasi sebagaimana dijelaskan Bourdieu. Dan ia membangun legitimasi melalui pertunjukan simbolik sebagaimana diterangkan Geertz.
Paradoks, dalam konteks ini, bukan kelemahan politik. Ia justru menjadi strategi yang memungkinkan seorang pemimpin tampil fleksibel, adaptif, dan relevan bagi berbagai kelompok masyarakat sekaligus.
Dalam konteks Indonesia yang plural dan penuh ketidakpastian, paradoks menjadi bahasa politik yang efektif.
Karena itu, pertanyaannya bukan lagi mengapa paradoks muncul, melainkan bagaimana publik membacanya. Apakah ia dipahami sebagai ketidakkonsistenan politik, atau justru sebagai bagian dari cara kekuasaan bekerja dalam demokrasi yang masih terus mencari bentuk?
Antropologi mengingatkan kita bahwa politik bukan hanya soal kebijakan. Politik juga menyangkut simbol, emosi, dan pertunjukan. Dan dalam dunia seperti itu, paradoks sering kali bukan masalah-melainkan metode.
