Nagan Raya, MediaKontras.id | Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya kembali menjadi perhatian. Pemantauan APEL Green Aceh menemukan sejumlah persoalan di sekitar kawasan pembangkit, mulai dari 372 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), timbunan limbah abu batu bara atau fly ash and bottom ash (FABA) di dekat permukiman, hingga suhu air buangan panas yang mencapai 40,5 derajat Celsius.
Temuan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar APEL Green Aceh pada 9 November 2026. Diskusi itu melibatkan perwakilan Dinas Kesehatan Nagan Raya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Puskesmas Padang Rubek, serta mahasiswa.
FGD tersebut bertujuan mempertemukan hasil pemantauan lapangan dengan data instansi pemerintah sekaligus mendorong pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan di sekitar PLTU.
Salah satu sorotan utama ialah data Puskesmas Padang Rubek, Kecamatan Kuala Pesisir. Berdasarkan surat Dinas Kesehatan Nagan Raya Nomor 400.7/732/2026 tertanggal 4 November 2026, tercatat 372 kasus ISPA sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, 99 kasus terjadi pada Agustus hingga Oktober. Rinciannya, 25 kasus pada Agustus, meningkat menjadi 43 kasus pada September, kemudian turun menjadi 31 kasus pada Oktober.
Meski rata-rata kasus pada Agustus-Oktober sekitar 33 kasus per bulan, lebih rendah dibandingkan Januari-Juli yang mencapai 39 kasus per bulan, lonjakan pada September dinilai tetap perlu ditelusuri.
APEL Green Aceh menilai data tersebut penting menjadi dasar evaluasi kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pembangkit. Namun, angka kasus ISPA itu belum cukup untuk membuktikan adanya hubungan langsung dengan aktivitas PLTU.
Data yang tersedia juga belum memuat asal desa atau dusun pasien, kelompok umur, klasifikasi penyakit, serta perbandingan dengan data tahun sebelumnya.
Karena itu, diperlukan kajian epidemiologis yang lebih mendalam, termasuk pemeriksaan kualitas udara ambien dan pemantauan paparan partikulat di kawasan permukiman.
Selain ISPA, Dinas Kesehatan juga mencatat 53 kasus penyakit kulit selama Januari-Oktober 2026. Sebanyak 23 kasus terjadi pada Agustus-Oktober. Dari keseluruhan kasus tersebut, 34 di antaranya tercatat sebagai dermatitis, termasuk dermatitis kontak alergi dan dermatitis kontak tidak spesifik.
Khusus periode Agustus-Oktober, terdapat 14 kasus dermatitis kontak dari total 23 kasus penyakit kulit.
Meski demikian, belum tersedia data yang menjelaskan faktor pemicu maupun kemungkinan hubungan penyakit kulit tersebut dengan kondisi lingkungan sekitar PLTU. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui faktor paparan, sanitasi, kualitas air, dan kemungkinan penyebab lainnya.
Timbunan FABA Dekat Rumah, Sawah, dan Masjid
Persoalan lain yang disoroti ialah keberadaan timbunan FABA di sejumlah titik sekitar kawasan PLTU.
Berdasarkan tiga kali pemantauan pada 3 Agustus, 7 September, dan 18 Oktober 2026, APEL Green Aceh menemukan timbunan material tersebut di Peunaga Cut Ujong, Gampong Darat, serta kawasan sekitar kampus STAIN/STAI.
Di Gampong Darat, material FABA ditemukan menumpuk di area persawahan dan berdekatan dengan rumah warga.
Dalam pemantauan 7 September, tim juga mendokumentasikan truk pengangkut yang keluar dari PLTU 3–4 milik PT Meulaboh Power Generation. Truk-truk tersebut terlihat mengantre untuk membongkar muatan di sekitar masjid.
Sementara itu, pada pemantauan 18 Oktober, tim menemukan material timbunan belum diratakan. Sebagian permukaannya tampak ditutupi batu dan kerikil.
Di Peunaga Cut Ujong, pemantauan udara menggunakan drone pada Agustus memperlihatkan area timbunan FABA yang cukup luas. Pada pengamatan Oktober, tim mencatat timbunan tersebut tampak lebih tinggi dibandingkan pemantauan sebelumnya.
Kondisi serupa ditemukan di sekitar kampus STAIN/STAI. Pemantauan September menunjukkan material timbunan semakin banyak dan meluas, meskipun sebagian area telah ditutupi batu kecil.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola FABA, terutama menyangkut lokasi penimbunan, metode penumpukan, kondisi alas, sistem pengelolaan air limpasan, serta potensi paparan terhadap lingkungan sekitar.
APEL Green Aceh menilai keberadaan timbunan di dekat rumah warga, persawahan, masjid, dan kawasan pendidikan membutuhkan pengawasan serius.
Namun, organisasi tersebut mengakui belum memperoleh hasil pengujian laboratorium terhadap material FABA, tanah, maupun air di sekitar lokasi. Tinggi dan volume timbunan juga belum diukur secara kuantitatif.
Dengan demikian, belum ada dasar ilmiah yang cukup untuk menyimpulkan apakah timbunan tersebut aman atau justru berisiko bagi lingkungan.
APEL mendorong pemerintah melakukan verifikasi lapangan, mengukur volume timbunan, memeriksa kondisi alas dan saluran air, serta mengambil sampel untuk diuji di laboratorium terakreditasi. Hasil pemeriksaan juga diminta dibuka kepada publik.
Suhu Air Buangan Panas Capai 40,5 Derajat
Selain ISPA dan FABA, pemantauan APEL Green Aceh juga menemukan suhu air bahang atau air buangan panas dari operasional PLTU mencapai 40,5 derajat Celsius.
Pada pemantauan 3 Agustus 2026, suhu air di pipa pembuangan PLTU 3–4 tercatat sekitar 30 derajat Celsius. Sementara itu, pada titik pertama pembuangan PLTU 1–2, suhu mencapai sekitar 40 derajat Celsius dan titik kedua 38 derajat Celsius.
Pengukuran berikutnya pada 18 Oktober menunjukkan suhu 39,2 derajat Celsius di titik pertama sekitar pembuangan PLTU 1–2.
Pada dua titik pengamatan berikutnya yang berjarak sekitar satu kilometer, suhu tercatat masing-masing 30 dan 31 derajat Celsius.
Pengukuran ulang pada sore hari di sekitar pembuangan PLTU 1–2 bahkan mencatat suhu mencapai 40,5 derajat Celsius.
Perbedaan suhu tersebut menjadi perhatian karena pembuangan air bahang berpotensi memengaruhi kondisi fisik dan ekologis badan air penerima apabila tidak dikelola sesuai ketentuan.
Meski demikian, APEL Green Aceh belum dapat menyimpulkan adanya pencemaran termal. Pengukuran yang dilakukan belum dilengkapi data suhu badan air penerima sebagai pembanding, pengujian kualitas air, maupun analisis kesesuaian terhadap baku mutu lingkungan yang berlaku.
Karena itu, diperlukan pemantauan berkala menggunakan titik, waktu, dan metode pengukuran yang konsisten. Pemeriksaan juga perlu mencakup parameter kualitas air yang relevan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di sekitar titik pembuangan.
APEL meminta instansi lingkungan hidup memastikan pengawasan air bahang dilakukan secara terukur dan transparan.
Minta Pemerintah Buka Data Kesehatan dan Lingkungan
APEL Green Aceh menilai persoalan kesehatan dan lingkungan di sekitar PLTU Nagan Raya tidak bisa ditangani secara terpisah. Data kesehatan masyarakat harus dibaca bersama hasil pemeriksaan kualitas lingkungan.
Dalam FGD tersebut, sejumlah kebutuhan data lanjutan turut dibahas. Di antaranya data kesehatan bulanan dari tahun-tahun sebelumnya, asal desa atau dusun pasien, distribusi umur, jenis ISPA, serta kejelasan definisi kasus kunjungan dan kasus baru.
Data November dan Desember 2026 juga perlu dilengkapi setelah tersedia agar perkembangan kasus dapat dipantau secara utuh.
Sementara untuk persoalan FABA dan air bahang, diperlukan verifikasi lapangan bersama instansi terkait, pengukuran kondisi lingkungan, pengambilan sampel, serta pengujian laboratorium menggunakan parameter yang disepakati.
Dinas Kesehatan dan Puskesmas Padang Rubek diharapkan memperkuat penyediaan data kesehatan masyarakat. Adapun DLHK perlu memastikan pengawasan terhadap pengelolaan FABA dan pembuangan air bahang berjalan sesuai ketentuan lingkungan hidup.
APEL Green Aceh menegaskan, pemantauan dan FGD tersebut bukan untuk membangun tuduhan atau menarik kesimpulan tanpa bukti ilmiah. Kegiatan itu merupakan upaya mendorong akuntabilitas pengelolaan lingkungan sekaligus memastikan perlindungan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan pembangkit.
Bagi APEL, masyarakat berhak mengetahui kondisi lingkungan tempat tinggalnya, potensi risiko kesehatan yang mungkin dihadapi, serta langkah pemerintah dalam mengantisipasinya.
Karena itu, hasil pengujian dan pemantauan lingkungan perlu disampaikan secara terbuka. Pemerintah dan pihak terkait juga diminta memastikan adanya tindak lanjut yang konkret, bukan sekadar berhenti pada forum diskusi.
APEL berharap persoalan ISPA, timbunan FABA, dan air bahang di sekitar PLTU Nagan Raya mendapat penanganan yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.