MediaKontras.id | Peta politik di Senayan mulai menghangat. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi resmi mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu, 11 November 2026.
Di antara para anggota DPR yang turut menandatangani usulan tersebut adalah Ghufran Zainal Abidin, Anggota DPR RI A-435 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Aceh I.
Kata Ghufran pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) juga setelah mendengar masukan dan aspirasi dari masyarakat.
Langkah politik konstitusional ini menjadi perhatian publik karena usulan tersebut dikaitkan dengan dugaan perbuatan tercela maupun dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden. Jika prosesnya berlanjut dan memenuhi seluruh ketentuan, usulan tersebut berpotensi bermuara pada proses pemakzulan.
Dari total 120 anggota DPR yang memberikan dukungan, masing-masing berasal dari delapan fraksi dengan rincian PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Demokrat 18 orang.
Jumlah tersebut jauh melampaui ambang batas minimal 25 anggota DPR untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat. Dengan demikian, persyaratan jumlah pengusul untuk membawa usulan tersebut ke tahapan pembahasan selanjutnya telah terpenuhi.
Ghufran Zainal Abidin menegaskan bahwa langkah yang ditempuh bersama sejumlah anggota DPR tersebut merupakan penggunaan hak konstitusional anggota legislatif sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang MD3.
“Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKS yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres,” kata Ghufran.
Penyerahan usulan delapan fraksi tersebut diterima oleh dua pimpinan DPR RI, yakni Saan Mustopa dari Fraksi NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi PKB.
Dalam kesempatan itu, pimpinan DPR menyampaikan apresiasi kepada para anggota pengusul sekaligus mengonfirmasi jumlah dukungan yang telah diserahkan.
“Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” ujarnya.
Selanjutnya, usulan tersebut akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk diagendakan dan diproses menuju Rapat Paripurna DPR.
Secara konstitusional, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperinci dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.
Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.
Meski demikian, terpenuhinya jumlah minimal pengusul belum otomatis menjadikan usulan tersebut sebagai keputusan resmi DPR.
Untuk dapat disetujui dalam Rapat Paripurna, usulan harus memenuhi ketentuan kuorum dan persetujuan sebagaimana diatur dalam UU MD3, termasuk kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR dan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Apabila Hak Menyatakan Pendapat disetujui dan proses selanjutnya menemukan dasar konstitusional yang cukup, DPR dapat membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus sesuai mekanisme konstitusi.
Dengan masuknya 120 tanda tangan dari delapan fraksi, perhatian kini tertuju pada langkah DPR berikutnya. Apakah usulan tersebut akan memperoleh dukungan dalam forum Paripurna, atau justru berhenti dalam dinamika politik parlemen?
“Satu hal yang pasti, proses ini menjadi ujian penting bagi mekanisme pengawasan parlemen sekaligus penegakan prinsip konstitusional dalam kehidupan bernegara,” tandas Ghufran. [ian]