MediaKontras.id | Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting negara bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum biasa. Peristiwa tersebut menyentuh langsung jantung keamanan nasional, kedaulatan negara, serta kewibawaan institusi pemerintahan.
Persoalan ini menjadi semakin serius ketika dugaan keterlibatan pihak internal pemerintahan, khususnya dari kalangan kepolisian yang menyeret sejumlah perwira tinggi berpangkat jenderal, mulai terungkap ke permukaan.
Ada pertanyaan besar yang kini patut dijawab: Apakah para jenderal tersebut hanya menjadi pelaku, korban, atau justru berada dalam sebuah skenario yang lebih besar? Siapa sesungguhnya aktor di balik dugaan kejahatan penyadapan tersebut?
Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa, Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, SH, MH, M.Pd., menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
“Perbuatan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting negara merupakan kejahatan yang tidak dapat ditoleransi. Ini menyangkut keamanan negara dalam berbagai aspek. Namun, ketika dugaan penyadapan justru melibatkan orang-orang dari dalam lingkaran pemerintahan, terlebih dari institusi kepolisian dan menyeret para jenderal, maka pertanyaan berikutnya adalah ke mana arah gerakan ini dan dengan siapa mereka berhubungan?” tegasnya.
Menurut Prof. Muzakkir, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan indikasi bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan upaya makar, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah atau mengambil alih kekuasaan secara melawan hukum, maka pengusutan tidak boleh berhenti hanya pada orang-orang yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
Lebih jauh, aparat penegak hukum harus menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual, jaringan pendukung, serta konsolidasi kekuatan yang berada di belakang peristiwa tersebut.
“Pertanyaannya, siapa yang berada di belakang para jenderal yang sekarang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka? Sejauh mana konsolidasi kekuatan yang dibangun, baik di lingkungan TNI, Polri, maupun dengan kekuatan politik dan organisasi kemasyarakatan? Semua kemungkinan jejaring ini harus diungkap untuk menemukan siapa aktor sesungguhnya di balik kejahatan tersebut,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Muzakkir dalam siaran persnya, Senin, 16 November 2026. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Pimpinan Wilayah Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Aceh.
Prof. Muzakkir menilai, pengungkapan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan profesional. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus mampu mengungkap siapa pun yang diduga menjadi perancang, pengendali, maupun pihak yang mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut.
Menurutnya, supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki jabatan, pangkat, kekuasaan, ataupun kedekatan dengan lingkaran pemerintahan.
“Polri dengan seluruh kewenangan yang dimiliki harus mengusut tuntas persoalan ini. Siapa pun yang terbukti terlibat dalam kejahatan terhadap negara, termasuk apabila ditemukan unsur tindak pidana lain, harus diproses sesuai hukum yang berlaku dan diberikan sanksi setimpal,” tegasnya.
Ia menambahkan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kedaulatan negara, serta kehormatan lembaga kepresidenan merupakan kepentingan fundamental yang harus dijaga bersama.
Kini publik menunggu lebih dari sekadar penangkapan. Publik membutuhkan jawaban: siapa yang bermain, siapa yang mengendalikan, dan untuk kepentingan siapa dugaan penyadapan itu dilakukan?
Sebab, jika persoalan ini hanya berhenti pada sejumlah nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara kemungkinan aktor di balik layar tidak terungkap, maka masih akan menyisakan tanda tanya besar bagi masa depan penegakan hukum dan keamanan negara. [ian]

