MediaKontras.id | Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan SH, MH, MPD mantan Staf Ahli Anggota DPR RI Jakarta, menegaskan bahwa putasan Mahkamah Agung (MA) yang memastikan Wakil Presiden Gibran tidak memiliki Ijazah setinggkat SMA dan membatalkan Suket penyetaraan kemampuan Gibran setingkat SMA dengan memerintahkan pencabutan dokumen Suket sebagai syarat calon Wakil Presiden dan dimusnahkan, maka Gibran secara otomatis tidak lagi mencukupi syarat sebagai Wakil Presiden dan batal demi hukum, Senin, 9 November 2026.
Jika dasar ini digunakan maka dengan sendirinya Gibran Rakabuming Raka, sejak putasan MA sudah tidak sah sebagai Wakil Presiden alias status sebagai Wakil Presiden batal demi hukum dan Gibran tidak boleh lagi nenyandang status sebagai Wakil Presiden sekalipun belum di makzulkan oleh MPR RI, karena secara de jure Gibran dinyatakan bukan lagi Wakil Presiden.
Lanjut Prof. Dr. Muzakkir Samidan, SH, MH, M.Pd yang Ketua Umum Majelis Pimpinan Wilayah Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Provonsi Aceh, bahwa putusan MA juga berimplikasi pada gugurnya sumpah yang diucapkan Gibran saat pelantikan sebagai Wakil Presiden, sesungguhnya Gibran saat ini bukan lagi sebagai Wakil Presiden, jadi status Wakil Presiden dalam keadaan kosong alias Indonesia hanya punya Presiden Prabowo Soebianto dan tidak ada lagi Wakil Presiden sesuai Putusan MA.
Artinya secara de jure Kursi Wakil Presidan sudah kosong, Gibran tidak boleh lagi di panggil sebagai Wakil Presiden, statusnya sudah seperti rakyat biasa katena jabatannya sudah copot.
Masalahnya sekarang adalah berkaitan dengan persoalan politik, karena kehadiran Presiden dan Wakil Presiden merupakan produk politik, maka secara de facto Gibran Rakabuming Raka masih melekat Wakil Presiden karena MPR RI yang beranggotakan DPR RI dan DPD RI masih mengakui Gibran sebagai Wakil Presiden, sekalipun secara hukum sudah batal dan rakyat Indonesia tidak lagi mengakui Gibran sebagai Wakil Presiden.
Disinilah dilema yang dihadapi oleh seluruh anggota DPR RI dan DPD RI, karena anggota DPR RI yang merupakan representasi dari rakyat tetapi hanya patuh kepada Ketua Umum Partai. Boleh kita katakan, anggota DPR RI secara keseluruhan lebih utama mewakili kepentingan Partai dan jauh melampaui kepentingan rakyat Indonesia yang memilih mereka.
“Maka untuk terpenuhinya kepentingan rakyat, terkadang harus dengan melakukan presur dan tekanan dalam bentuk demontrasi dan unjuk rasa ke Gedung Kehormatan DPR RI di samping dengan proses dialog, pertemuan dan menyampaikan pendapat lanfsung ke DPR RI,” tegas Prof. Dr. Muzakkir Samidan mantan Ketua Bidang Politik DPP KNPI Jakarta.
Proses politik yang akan terjadi di DPR RI sulit kita prediksi dan jalannya tidaklah mulus seperti yang rakyat inginkan, apalagi proses politik melengserkan Gibran dari Wakil Presiden. Hal tersebut berkaitan langsung dengan politik simbiosis mutualisme.
“Karena pertanyaannya adalah, apa dan untuk siapa’, apa dan kita mendapat apa”. Jadi pemakzulan Gibran menjadi sangat rentan, sekalipun sudah ada yang mulai bersuara dari beberapa anggota DPR RI, baik dari PDIP, Partai Gerindra, PKS, Golkara, dan Demokrat, tetapi semua mereka tidak merepresentasikan Partai. Jika berseberangan dengan mereka bisa di recall atau di copot dan di ganti dengan yang lain, alias hilang anggota dewannya. Maka menjadi sangat dilematis,” tutur Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan SH, MH, M.Pd yang juga mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Jakarta.
Selanjutnya, Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan mantan Wakil Sekretaris Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah menyebutkan, proses politik pelengseran Gibran di DPR RI akan bisa dilihat dengan “teori ketergantungan”. Tidak bisa dinafikan, semua Partai dan Anggota Legislatif akan beradu dengan “kepentingan”, Hal ini berkaitan, “siapa dan butuh apa”. Siapa yang bisa menguasai keadaan atau situasi maka dia bisa menjadi pemenang.
Namun perlu diingat, dalam situasi seperti itu, akan ada pertarungan yang sangat kuat dan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan, baik Jabatan, uang, pengaruh, kekuasaan, wanita, ketenaran dan sebagainya. Hanya bagi yang berintegritas, bermoral, berakhlak dan takut akan kesalahan yang bisa berdiri kokoh dan tidak tergoyahkan.
Disinilah anggota Legislatif dan Pimpinan Partai Politik diuji dengan ujian yang sesunggihnya, apakah berpihak kepada kebenaran dan rakyat atau memilih kekuasaan dan uang. Setelah berakhirnya reses, wujud proses politik di Gedung DPR RI oleh anggota Legislatif dalam menikapi Putusan MK dan MA akan terlihat dan disaksikan oleh seluruh rakyat indobesia, transaksional apa yang akan terjadi, imbuh putra Aceh.
Seharusnya juga KPU yang memproses Gibran lolos sebagai calon Wakil Presiden, dengan amar putusan MA yang memerintahkan pencabutan dan pemusnahan Suket karena batal demi hukum, juga segera menindak lanjuti dengan rapat dan membuat berita acara ke Pimpinan DPR RI dan MPR RI dimana Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan Wakil Presiden untuk segera di berhentikan sesuai dengan Konstitusi yaitu UUD 1945.
Rakyat tentu menunggu dengan sabar dan penuh hormat akan hasil proses politik di Gedung DPR RI Jakarta terhadap Gibran Rakabuming Raka yang diputuskan oleh MK dan MA. Sesuatu yang pahit terkadang ia menjadi obat agar tersembuhkan dari penyakit. Banyak yang manis menjadi penyakit dan bahkan mematikan.
“Pemikiran yang rasional, perhitungan yang matang, kemampuan membaca dan menemukan jawaban hanya bisa diperoleh dengan perenungan yang dalam dan keberpihakan kepada kebenaran, kiranya semua anggota legislatis di DPR RI dapat mengambil langkah yang tepat danmengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” tegas Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, SH, MH, M.Pd, Guru Besar dan Dosen Pascasarja IAIN Langsa. [ian]