Lewati ke konten

Jelang Milad GAM ke-50, Imran Pase Minta Sri Rajasa Tak Perkeruh Perdamaian Aceh

Redaksi 18 November 2026 · 17:55 WIB
Bagikan
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp MediaKontras.ID
Gabung

Jakarta,  MediaKontras.id | Eks Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Angkatan 1999, Imran Pase, mengecam keras pernyataan Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra yang menuding Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menguasai dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

 

Imran menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi membangun persepsi keliru di tengah masyarakat. Ia meminta Sri Rajasa tidak melontarkan tuduhan serius tanpa disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Menurut Imran, anggaran Otsus Aceh tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp4 triliun telah memiliki peruntukan tertentu. Sekitar Rp3 triliun dialokasikan untuk sektor pendidikan, termasuk pendidikan umum dan pendidikan dayah atau keagamaan. Sementara sekitar Rp800 miliar hingga hampir Rp1 triliun diperuntukkan bagi pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

 

“Jadi, korupsinya dari mana? Dana itu memiliki peruntukan dan mekanisme penggunaan. Tidak bisa kemudian muncul tuduhan seolah-olah Mualem menguasai seluruh dana Otsus,” kata Imran dalam keterangannya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah daerah, baik melalui APBA maupun dana Otsus, berada dalam sistem pengawasan berlapis. Sejumlah lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan pengawasan sesuai fungsi masing-masing. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menjalankan fungsi pengawasan politik dan anggaran.

 

Karena itu, Imran mempertanyakan dasar tudingan bahwa Mualem menguasai dana Otsus. Ia menilai pernyataan semacam itu tidak boleh disampaikan secara serampangan, terlebih ketika Aceh sedang berupaya menjaga stabilitas dan perdamaian pascakonflik.

“Jangan asal berbicara di media sosial. Kalau ada bukti, sampaikan melalui mekanisme hukum dan tunjukkan faktanya. Jangan membangun tuduhan yang justru memperkeruh suasana di Aceh,” ujarnya.

Imran Pase Singgung Rekam Jejak Sri Rajasa di Aceh

Imran juga melontarkan kritik keras terhadap Sri Rajasa. Ia mempertanyakan kontribusi mantan perwira tersebut selama bertugas di Aceh, yang menurutnya hampir dua dekade, terhadap kemajuan dan pembangunan daerah itu.

 

Ia bahkan menyindir pernyataan Sri Rajasa yang dinilai seolah-olah kembali mengangkat narasi konflik di tengah kondisi Aceh yang telah memasuki era perdamaian.

“Kalau mau mencari panggung, jangan menjadikan Aceh sebagai tempatnya. Aceh sudah aman dan damai. Kalau ingin membuat film atau sinetron, jangan membawa-bawa Aceh,” kata Imran.

Namun, bagi Imran, persoalan ini bukan sekadar perbedaan pendapat antara dua tokoh. Ia menilai setiap pernyataan mengenai Aceh harus mempertimbangkan sejarah panjang konflik, proses perdamaian, serta kondisi sosial masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan.

Aceh Sedang Berduka Pascabencana

Imran juga menyayangkan pernyataan Sri Rajasa karena dinilai tidak mempertimbangkan situasi Aceh yang tengah menghadapi dampak banjir dan tanah longsor.

Menurut dia, pemerintah dan masyarakat Aceh saat ini membutuhkan dukungan serta perhatian serius, terutama dalam percepatan penanganan bencana dan pemulihan kehidupan warga.

Ia menyinggung belum ditetapkannya bencana di Aceh sebagai bencana nasional oleh pemerintah pusat, yang menurutnya menjadi salah satu persoalan penting dan membutuhkan perhatian bersama.

“Beliau tentu mengetahui bagaimana kondisi Aceh setelah perdamaian. Sekarang masyarakat kembali menghadapi musibah banjir dan tanah longsor. Dalam situasi seperti ini, seharusnya energi kita diarahkan untuk membantu masyarakat, bukan melontarkan tuduhan yang belum jelas dasarnya,” ujarnya.

 

Imran menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik harus dibangun di atas fakta, bukan tuduhan yang berpotensi merusak kepercayaan publik.

 

Ia meminta semua pihak menjaga suasana damai Aceh dan tidak menggunakan isu dana Otsus sebagai bahan pembentukan opini tanpa bukti yang jelas.

 

“Saya mengecam dan sangat kecewa atas pernyataan Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Jangan sampai perdamaian Aceh yang telah diperjuangkan dengan begitu panjang justru dikotori oleh pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab,” tutup Imran Pase.

 

Rilis: Imran Pase, Eks Kombatan GAM Angkatan 1999.

Bagikan